Thailand Kembali Serukan Dialog

Kekerasan di Myanmar telah meningkat sejak kudeta militer pada 1 Februari 2021 yang menggulingkan Presiden Win Myint dan Penasihat Negara Aung San Suu Kyi. Hal ini menyebabkan kelompok sipil dan kekuatan etnis minoritas berperang melawan pemerintah militer.

Pada April tahun itu, para pemimpin 10 anggota Asean menyetujui lima poin rencana perdamaian untuk Myanmar dalam pertemuan darurat di Jakarta, yang dihadiri oleh Jenderal Senior Min Aung Hlaing, ketua junta di Myanmar. Sejak itu, blok Asia tenggara banyak dikritik karena gagal menekan pemerintah militer Myanmar untuk mematuhi rencana tersebut.

Sementara itu dua bulan lalu, pemerintah Myanmar memperkenalkan peraturan wajib militer baru yang menyebabkan beberapa warganya mengungsi ke Thailand untuk menghindari wajib militer.

Tentara Pembebasan Nasional Karen (KNLA), Persatuan Nasional Karen (KNU), dan Angkatan Pertahanan Rakyat (PDF) melancarkan serangan besar-besaran, menyatakan kendali atas Myawaddy, sebuah kota penting yang strategis di dekat perbatasan Thailand.

"Perhatian utama Thailand adalah memulihkan perdamaian di Myawaddy, bukan hanya demi hubungan perdagangan. Jika berbagai kelompok di Myanmar dapat melakukan pembicaraan satu sama lain, Thailand akan senang dan siap bertindak sebagai mediator dan mengoordinasikan upaya tersebut," kata Menlu Parnpree kepada wartawan.
Halaman Selanjutnya....