![](https://koran-jakarta.com/img/site-logo-white.png)
Thailand Desak Petani Setop Pembakaran Tanaman
Polusi di Bangkok I Sejumlah gedung di Bangkok diselimuti polusi pada pertengahan April lalu. Pada Senin (18/9) kepala badan pertanian Thailand meminta pemerintah turun tangan melarang petani membakar tunggul tanaman.
Foto: AFP/Jack TAYLORBANGKOK - Pemerintah Thailand harus melarang pembakaran tunggul tanaman yang dilakukan oleh petani demi meningkatkan kualitas udara. Hal itu dikatakan kepala badan pertanian pada Senin (18/9), menyusul lonjakan polusi berbahaya yang menyebabkan jutaan orang membutuhkan perawatan medis.
Thailand mengalami kualitas udara yang buruk sejak awal tahun 2023, dengan Bangkok dan Kota Chiang Mai di utara termasuk di antara kota-kota paling tercemar di dunia pada beberapa hari di bulan April.
"Pemerintah harus melarang pembakaran tanaman, sebuah praktik yang lazim digunakan kalangan petani di Thailand," kata Pornsil Patcharintanakul, presiden Asosiasi Pabrik Pakan Thailand, yang berada dibawah naungan Kementerian Perdagangan.
Pihak berwenang mendesak masyarakat untuk tinggal di dalam rumah dan bekerja dari rumah karena konsentrasi partikel PM2.5 mencapai tingkat yang tidak aman. Salah satu sumber utama partikel tersebut adalah para petani yang membakar tunggul tanaman untuk menyiapkan lahan untuk panen berikutnya, dimana musim pembakaran mencapai puncaknya antara Desember dan April. SB/AFP/I-1
Berita Trending
- 1 Anggota Komisi IX DPR RI Pastikan Efisiensi Anggaran Tak Kurangi Layanan Kesehatan Warga
- 2 Menteri Kebudayaan Fadli Zon Kunjungi Masjid Sultan Suriansyah Banjarmasin
- 3 Warga Kupang Terdampak Longsor Butuh Makanan dan Pakaian
- 4 Meringankan Beban Hidup, Pekerja Padat Karya Bebas Pajak Penghasilan
- 5 Klasemen Liga 1: Dewa United Geser Persija di Posisi Kedua
Berita Terkini
-
KY Usul RUU KUHAP Sinkronkan Aturan soal Penyadapan dan Pemanggilan Paksa di Luar Penegakan Pidana
-
Demi Perbaiki 330 Ribu Sekolah, Presiden Prabowo Potong Biaya Dinas ke Luar Negeri
-
Kasad Minta Jajaran untuk Jaga Kepercayaan Rakyat pada TNI AD
-
Kemendagri Tunggu Putusan MK untuk Retret Kepala Daerah Gelombang Dua
-
Prabowo Akui Ada “Raja Kecil” yang Melawannya di Birokrasi karena Efisiensi Anggaran