Terkait Strategi Pemindahan Ibukota Negara

"Masalah tanah Kesultanan dan perpanjangan hak guna bangunan (HGB) yang belum diselesaikan memerlukan klarifikasi dari pihak BPN. Penyelesaian isu ini penting untuk memastikan kepastian hukum bagi masyarakat," katanya.DPR RI juga mendukung revisi Undang-Undang Keistimewaan Yogyakarta untuk mengatasi polemik yang ada.

"Revisi ini harus dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip demokrasi, konstitusi, dan hak asasi manusia (HAM), agar tidak menciptakan struktur yang menyerupai 'negara dalam negara' dan tetap sesuai dengan hukum nasional," ujar Riyanta.Terakhir, DPR RI berkomitmen untuk memastikan bahwa pembangunan daerah berjalan sesuai dengan ketentuan hukum nasional dan menghormati adat istiadat.

Di luar Jawa, perhatian terhadap tanah adat dan hak transmigrasi tetap menjadi fokus utama, dengan tujuan untuk melindungi kepemilikan tanah oleh masyarakat.