Terjadi Tumpang Tindih Kewenangan

JAKARTA - Perguruan Tinggi Kementerian dan Lembaga (PTKL) ditegur Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena terjadi tumpang tindih kewenangan dan boros. Demikian disampaikan Plt Drijen Diktiristek, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudrisrek), Nizam, dalam rapat kerja dengan Komisi X DPR, di Jakarta, Kamis (27/1).

"Sejak 2018, kita mendapatkan teguran dari KPK," ujar dia. Dia menyebut, saat ini pihaknya tengah berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga lain tersebut.

Dia menjelaskan koordinasi dilakukan untuk penataan dan evaluasi terhadap PTKL tersebut. KPK mempersalahkan pengelolaan PTKL yang di luar tugas fungsi KL.

"Jadi menambah beban pengelolaan," kata dia.

Lebih jauh, Nizam mengatakan saat ini ada 179 PTKL di seluruh Indonesia. Dua puluh di antaranya bersifat kedinasan, sedangkan 159 PTKL lainnya bersifat umum.

Dia menyebut Program Studi di PTKL sebenarnya sudah diselenggarakan dan dapat dipenuhi baik PTN maupun PTS. Bahkan dari segi akreditasi, sebagian besar PTKL tidak memiliki akreditasi yang baik.

"Sebagian besar B, C, dan belum terakreditasi," kata dia.

Dia berharap PTKL tak membuat program studi yang telah tersedia di PTN dan PTS. PTKL diminta menjalankan prodi sesuai tugas dan fungsi kementerian atau lembaga masing-masing.

"Yang jelas, PTKL lain ini dapat membina kompetensi spesifik sesuai keperluan sektor, sistem yang lebih tertata dan efesien," tutur Nizam.

Dia berharap penataan PTKL membuat pendanaan seluruh perguruan tinggi dapat lebih tertata. Dengan begitu, pembinaan akademik, mutu dosen, dan tenaga pendidiknya juga bisa selaras dan setara.
"Jadi dengan demikian, anggaran negara akan lebih efesien dengan tujuan good goverment, good administration," tandas Nizam.