Tentang Perang di Ukraina, Menlu Wang Yi: Tiongkok Berdiri di Posisi yang Benar

SHANGHAI - Tiongkok berdiri di sisi yang benar dari sejarah krisis Ukraina dan waktu yang akan berbicara. Posisi ini sejalan dengan keinginan banyak negara. Demikian dikatakan Menteri Luar Negeri Tiongkok Wang Yi.

"Tiongkok tidak akan pernah menerima tekanan atau paksaan dari manapun, dan menentang kecurigaan dan tuduhan tak berdasar apapun terhadap Tiongkok," kata Wang kepada wartawan, Sabtu (19/3), seperti dikutip Channel News Asia, Minggu (20/3).

Pernyataan tersebut dipublikasikan Kementerian Luar Negeri Tiongkok pada Minggu (20/3).

Wang membuat pernyataan setelah Presiden AS Joe Biden memperingatkan Presiden Tiongkok Xi Jinping, pada Jumat (18/3), akan konsekuensi yang dihadapi Beijing jika memberikan bantuan materi kepada Rusia.

Sepanjang pembicaraan melalui panggilan video, Xi mengatakan kepada Biden, perang di Ukraina harus diakhiri segera dan meminta negara-negara NATO untuk menggelar dialog dengan Moskow. Namun demikian, Xi tidak menaruh kesalahan pada Rusia. Demikian pernyataan Beijing tentang pembicaraan kedua pemimpin.

Wang mengatakan, pesan yang paling penting dari Xi adalah Tiongkok akan selalu menjadi kekuatan untuk menjaga perdamaian dunia.

"Kami akan selalu berpihak pada perdamaian dan menentang perang," kata Wang seraya mengulang pernyataan bahwa Tiongkok akan membuat keputusan yang independen.

"Posisi Tiongkok objektif dan adil, sejalan dengan keinginan banyak negara. Waktu yang akan membuktikan bahwa klaim Tiongkok berada di sisi yang benar."

Di hari yang sama, Wakil Menteri Luar Negeri Le Yucheng mengatakan bahwa sanksi yang dijatuhkan kepada Rusia sangat "memalukan".

AS bersama sekutu Eropa dan Asianya menjatuhkan sanksi terhadap Rusia dikarenakan aksi invasi pada 24 Februari yang dilakukan terhadap negara tetangganya Ukraina. Aksi yang mereka sebut agresi perang oleh Presiden Vladimir Putin. Sementara Putin menyebutnya "operasi khusus" untuk demiliterisasi dan menyingkirkan gerakan Nazisme serta pengaruhnya di Ukraina.

Beijing mengatakan mengakui kedaulatan Ukraina, namun berulang kali menyebutkan bahwa Rusia memiliki legitimasi pertimbangan keamanan yang harus ditujukan dan mendesakkan sebuah penyelesaian diplomatik atas konflik Rusia-Ukraina.