Tekanan Pengusaha Batu Bara Masih Kuat

JAKARTA - Pemerintah akan mengandalkan pemanfaatan energi surya setelah 2035, kemudian diikuti tenaga angin dan arus laut serta hidrogen. Pemanfaatan sumber energi ramah lingkungan tersebut dilakukan secara bertahap sejak 2031 dan baru secara masif pada 2051. Semua tahapan tersebut tertuang dalam peta jalan menuju net zero emission (NZE) pada 2060.

Pemerhati masalah energi dan ekonomi menilai agar semua rencana tersebut berjalan, pemerintah harus bisa keluar dari pengaruh kuat pengusaha batu bara. Sejumlah target terkait pengembangan energi baru dan terbarukan (EBT) selama ini banyak meleset. Faktanya hingga kini porsi EBT dalam bauran energi baru 11,7 persen atau masih jauh dari target 23 persen pada 2025.

Peneliti Ekonomi Indef, Nailul Huda, menegaskan pengembangan pembangkit EBT ini wacana lama sekali, tetapi pemerintah tak kunjung keluar dari kebergantungan pembangkit tenaga uap batu bara. Proyek 35 gigawatt (GW) masih didominasi oleh bahan bakar fosil. Bahkan, beberapa proyek sampai beberapa tahun ke depan masih memakai bahan bakar fosil.

"Jadi, keinginan pindah ke pembangkit EBT masih jauh dari implementasi. Masalahnya, komitmen politik pemerintah saja lalu diikuti dengan eksekusi di lapangan di tingkat level teknis," tegasnya di Jakarta, Rabu (16/2).

Lebih lanjut, Huda menegaskan pemerintah susah keluar dari tekanan pemilik usaha batu bara. Terlebih lagi ada pejabat yang juga menjadi pengusaha batu bara.
Halaman Selanjutnya....