Tegas! PBB Akan Pakai Segala Cara untuk Hilangkan Ancaman Nuklir

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Antonio Guterres menyerukan penggunaan segala cara untuk menghilangkan ancaman nuklir. Ini disampaikan Guterres pada pertemuan tingkat tinggi Majelis Umum PBB untuk memperingati dan mempromosikan Hari Internasional untuk Penghapusan Total Senjata Nuklir yang jatuh pada 26 September.

"Kita berkumpul pada hari internasional ini untuk berbicara dengan satu suara. Untuk membela dunia kita, dan masa depan kita. Dan untuk menolak klaim bahwa perlucutan senjata nuklir adalah mimpi utopis yang mustahil," kata Guterres, dikutip dari Xinhua, Selasa (27/9).

Guterres mengungkapkan bahwa penghapusan senjata nuklir akan menjadi hadiah terbesar "yang bisa kita berikan pada generasi mendatang." Pada akhir Agustus lalu, Konferensi Peninjauan Para Pihak Perjanjian tentang Nonproliferasi Senjata Nuklir ke-10 gagal menghasilkan pengadopsian sebuah dokumen kebijakan (outcome document).

Mengekspresikan kekecewaan tentang kegagalan konferensi tersebut untuk mencapai hasil yang substantif, Guterres berjanji bahwa "kita tidak akan menyerah."

"Saya mendesak semua negara untuk menggunakan setiap jalan dialog, diplomasi, dan negosiasi untuk meredakan ketegangan, mengurangi risiko dan menghilangkan ancaman nuklir," ucapnya.

Guterres juga menyerukan visi baru untuk nonproliferasi dan perlucutan senjata nuklir. Ia menyoroti perlunya mempertimbangkan tatanan nuklir yang berkembang, termasuk semua jenis senjata nuklir dan sarana pengiriman mereka, serta kebutuhan untuk mengatasi batasan kabur antara senjata strategis dan konvensional, serta hubungannya dengan domain-domain baru terkait siber dan luar angkasa.

Sekjen PBB itu mendesak para delegasi Majelis Umum untuk memanfaatkan kesempatan ini dan membuat komitmen baru untuk bekerja menuju masa depan yang damai.

"Tanpa menghilangkan senjata nuklir, maka tidak akan ada perdamaian. Tidak akan ada kepercayaan. Dan tidak akan ada masa depan yang berkelanjutan," tutur Guterres.