Tata Kelola IKN Ingin Dipastikan Bebas Korupsi

Sementara itu, Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata, mengatakan KPK memberi catatan dan masukan untuk mendorong akuntabilitas pada setiap tahapan pembangunan IKN Nusantara.

"Beberapa di antaranya terkait dengan penyiapan lahan baik di kawasan inti maupun pengembangannya, kebutuhan bahan material bangunan, penyediaan tenaga kerja hingga rencana pemerintah terkait pemindahan nantinya dan aset-aset milik negara," kata Alex.

Alex memastikan KPK mendukung terwujudnya pembangunan IKN Nusantara yang transparan dan akuntabel. "Kami prinsipnya siap mendukung, mengawal, dan mencegah terjadinya penyimpangan yang dapat mengakibatkan tindak pidana korupsi," kata Alex.

Dikatakan, KPK menjelaskan dalam pelaksanaan tugas pencegahan akan mengawal proses persiapan dan pembangunan IKN Nusantara sesuai dengan mandat undang-undang melalui kegiatan kajian sebagai pelaksanaan tugas monitor atas penyelenggaraan pemerintahan negara.

Direktorat Monitoring KPK menelaah terhadap UU IKN dan draf aturan turunannya dengan menggunakan metode corruption risk assessment (CRA). Selain itu, melalui Kedeputian Koordinasi dan Supervisi KPK turut mendampingi pemerintah daerah terkait.