Tarif MRT Diusulkan Dapat Subsidi

Meski demikian, harapnya, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta tepat menentukan besaran tarif MRT. Terlebih, Pemprov DKI Jakarta memiliki kewajiban untuk membayar utang pinjaman dari Japan Internasional Cooperation Agency (JICA) sebesar 51 persen. Pemberian subsidi tiket MRT, tegasnya, tetap harus diperuntukkan bagi masyarakat kelas bawah.

"Terpisah, Ketua Dewan Transportasi Kota Jakarta, Iskandar Abubakar mengatakan, tiket MRT harus mendapatkan subsidi dari pemerintah agar harganya dapat terjangkau. Hal ini bisa mendorong masyarakat untuk beralih ke angkutan umum massal, sehingga MRT bisa diakses oleh seluruh lapisan masyarakat.

"Kalau bisa terintegrasi dengan OK Otrip tentu akan lebih baik. Saya kira hal ini sangatlah bisa dilakukan. Tinggal bagaimana komunikasi saja dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Integrasi juga bukan hanya masalah feeder nya saja tapi juga perlu dipikirkan tarifnya," ujarnya.

Pemberian subsidi ini, ungkapnya, terjadi juga dalam tarif commuter line. Karena hanya dengan subsidi, maka tarif bisa ditekan sehingga menjadi murah dan terjangkau. Dia mengatakan, negara manapun di dunia selalu memberikan subsidi bagi transportasi publik.

Menurutnya, Kementerian Perhubungan telah menargetkan 40 persen masyarakat bisa menggunakan transportasi umum pada tahun 2019. Dan 10 tahun kemudian, pada tahun 2029, diharapkan sebanyak 60 persen masyarakat telah beralih dari transportasi pribadi ke transportasi publik.
"Kami terus berupaya mendorong agar target ini bisa terealisasi. Semoga bisa tercapai. Apalagi sarana transportasi publiknya sudah semakin baik," ucapnya.
Halaman Selanjutnya....