Tarif MRT Diusulkan Dapat Subsidi

Kementerian Perhubungan telah menargetkan 40 persen masyarakat bisa menggunakan transportasi umum pada tahun 2019.

JAKARTA- Tarif Mass Rapid Transit (MRT) diusulkan diintegrasikan dengan One Karcis One Trip (OK Otrip). Namun, tarif MRT dengan OK Otrip ini diatur hanya berlaku bagi masyarakat bawah.

"Jika perlu, MRT ini juga dilangsungkan dengan OK Otrip. Tapi tentu manajemennya beda-beda. Jadi, tiket (OK Otrip) itu bisa digunakan lebih lanjut. Cuma, hitungannya mungkin beda-beda. Idealnya berapa, batas toleransinya berapa agar tidak memberatkan masyarakat," ujar Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta, Suhaimi, saat dihubungi, Minggu (8/4).

Diakuinya, DPRD DKI Jakarta belum melakukan pembahasan tarif untuk MRT. Secara umum, ungkapnya, ada beberapa usulan dalam penentuan tarif MRT ini. Mulai dari 20 ribu rupiah, 17 ribu rupiahhingga seribu rupiah untuk satu kilometer. Pihaknya berharap ada hitungan yang tepat dalam penentuan tarif MRT ini agar masyarakat Jakarta mau beralih menggunakan angkutan umum massal.

"Harus ada subsidi untuk masyarakat bawah. Kalau bisa diterapkan subsidi silang. Yang kaya, ya bayar tarif MRT secara normal, yang masyarakat bawah harus diberikan subsidi," jelasnya.

Meski demikian, harapnya, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta tepat menentukan besaran tarif MRT. Terlebih, Pemprov DKI Jakarta memiliki kewajiban untuk membayar utang pinjaman dari Japan Internasional Cooperation Agency (JICA) sebesar 51 persen. Pemberian subsidi tiket MRT, tegasnya, tetap harus diperuntukkan bagi masyarakat kelas bawah.

"Terpisah, Ketua Dewan Transportasi Kota Jakarta, Iskandar Abubakar mengatakan, tiket MRT harus mendapatkan subsidi dari pemerintah agar harganya dapat terjangkau. Hal ini bisa mendorong masyarakat untuk beralih ke angkutan umum massal, sehingga MRT bisa diakses oleh seluruh lapisan masyarakat.

"Kalau bisa terintegrasi dengan OK Otrip tentu akan lebih baik. Saya kira hal ini sangatlah bisa dilakukan. Tinggal bagaimana komunikasi saja dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Integrasi juga bukan hanya masalah feeder nya saja tapi juga perlu dipikirkan tarifnya," ujarnya.

Pemberian subsidi ini, ungkapnya, terjadi juga dalam tarif commuter line. Karena hanya dengan subsidi, maka tarif bisa ditekan sehingga menjadi murah dan terjangkau. Dia mengatakan, negara manapun di dunia selalu memberikan subsidi bagi transportasi publik.

Menurutnya, Kementerian Perhubungan telah menargetkan 40 persen masyarakat bisa menggunakan transportasi umum pada tahun 2019. Dan 10 tahun kemudian, pada tahun 2029, diharapkan sebanyak 60 persen masyarakat telah beralih dari transportasi pribadi ke transportasi publik.
"Kami terus berupaya mendorong agar target ini bisa terealisasi. Semoga bisa tercapai. Apalagi sarana transportasi publiknya sudah semakin baik," ucapnya.

Menurut Direktur Utama PT MRT Jakarta, William Sabandar dalam mengoperasikan MRT Jakarta, pihaknya terus berupaya menyajikan fitur terbaik, baik dari sistem operasi hingga sarana agar kenyamanan tersebut dapat dirasakan bagi setiap pengguna kereta MRT Jakarta. Dia mengungkapkan, kereta atau istilah perkeretaapiannya disebut rolling stock MRT Jakarta memiliki dimensi panjang 20 meter, lebar 2,9 meter, dan tinggi 3,9 meter.

Kereta ini didominasi oleh warna biru dan abu-abu metalik, badan kereta terbuat dari bahan baja antikarat (stainless steel) dengan berat kosong per satu kereta mencapai 31 hingga 35 ton. Kereta didesain agar memiliki kapasitas angkut maksimum 332 orang per kereta.

"Di fase 1, PT MRT Jakarta menyediakan 16 rangkaian kereta (satu rangkaian terdiri dari enam kereta), sehingga kapasitas angkut satu rangkaian mencapai 1.950 orang per rangkaian. Dalam operasionalisasinya, perusahaan memperkirakan akan mengangkut lebih dari 174 ribu orang setiap harinya dengan headway atau rentang waktu antarkereta lima menit pada jam sibuk, dan sekitar sepuluh menit di luar jam sibuk," tegasnya.

pin/P-5