Target Perhutanan Sosial Perlu Strategi Baru

JAKARTA - Target perhutanan sosial seluas 12,7 juta hektare (ha) sesuai Nawacita pemerintah Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak mungkin dapat tercapai tanpa adanya suatu startegi kerja yang baru.

Strategi ini mensyaratkan perlu adanya perubahan mendasar dalam landasan berpikir dan cara kerja pemerintah dalam konteks memberikan kepastian akses kelola masyarakat atas hutan. "Strategi ini perlu dipikirkan secara matang agar manfaat program dinikmati secara nyata oleh rakyat yang bermukim di dalam dan sekitar hutan," kata Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Siti Nurbaya Bakar, dalam sambutannya yang dibacakan oleh Staf Ahli Kementerian LHK bidang Pangan, Sabrina, dalam acara pembukaan "Temu Rakyat Pengelola Sumber Daya Alam dan Konferensi Lingkungan Hidup 2017" di Jakarta, pada 11-13 Desember, di Jakarta, Senin (11/12).

Dalam kesempatan yang sama, Staf Ahli Bidang Pengembangan Ekonomi Lokal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemdes PDTT), Ratna Dewi Andriati, mengatakan ketimpangan struktur penguasaan dan pengelolaan sumber daya alam/agraria merupakan salah satu faktor utama yang menyebabkan tingginya kemiskinan di desa. Salah satu fakta lemahnya penguasaan SDA adalah 55,33 persen petani di desa hanya menguasai lahan kurang dari 0,25 ha.

Oleh karena itu, ia berharap Walhi (Wahana Lingkungan Hidup Indonesia) dapat membantu untuk bisa secara bersama- sama menjawab tantangan. Keberadaan Walhi bukan saja sebagai kontrol kebijakan, tetapi telah memberikan banyak inspirasi bagi pemerintah dalam proses pengakuan dan perlindungan terhadap sumber kehidupan rakyat.

Temukan Momentum

Sementara itu, Direktur Eksekutif Nasional Walhi, Nur Hidayati, mengatakan perjuangan kelompok warga selama berpuluh tahun saat ini menemukan momentumnya. Saat ini, negara mulai mendengarkan apa yang selama ini dituntut komunitas yaitu akses atas penguasaan, pengelolaan, dan pemanfaatan kekayaan alam, tanah, hutan laut untuk kesejahteraan.

"Oleh karenanya menjadi hal yang penting bagi kita semua untuk menjaga terus keberadaan momentum politik tersebut, dan memastikan negara tetap setia memenuhi komitmennya atas wilayah kelola rakyat, bukan hanya untuk periode hari ini, namun juga untuk periode-periode pemerintahan ke depan," kata Nur Hidayati.

Momentum politik tersebut, kata dia, berupa konsep memperluas Wilayah Kelola Rakyat melalui program Perhutanan Sosial dan Reforma Agraria.

Konsep ini jika dilakukan secara benar akan mampu menjawab berbagai program struktural mulai dari dari ketimpangan, konflik agraria, bencana ekologis, dan bahkan bagian dari penanganan perubahan iklim. cit/E-3