Target Meraih Pertumbuhan 7-8 Persen, Kemenkeu Harus Dipimpin Teknokrat Ekonomi

JAKARTA- Menteri Pertahanan yang juga Presiden terpilih Prabowo Subianto pada pekan lalu menekankan pentingnya sektor keuangan, pangan dan energi sebagai fokus Pemerintahannya bersama Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka untuk masa Pemerintahan 2024-2029.

Penekanan Prabowo tersebut sudah mulai terlihat dengan penunjukan dua kader Partai Gerindra yaitu Thomas Djiwandono sebagai Wakil Menteri Keuangan II dan Sudaryono sebagai Wakil Menteri Pertanian.

Dalam syukuran kedua kader Gerindra atas kepercayaan Pemerintah Presiden Joko Widodo (Jokowi), Prabowo menyampaikan bahwa bidang pertanian dan keuangan ke depan punya tanggung jawab yang spesifik dan sangat vital karena berkaitan langsung dengan nasib rakyat Indonesia.

"Dua bidang ini sangat strategis dan saya percaya, saudara-saudara akan memikul tanggung jawab dengan sekuat tenaga, penuh pengabdian, cinta tanah air dan bertanggung jawab mulai sekarang atas nasib bangsa," kata Prabowo.

Atas penunjukan itulah mulai muncul rumor dan spekulasi, kalau Prabowo akan menempatkan dua kadernya sebagai menteri di dua bidang tersebut khususnya sebagai Menteri Keuangan dan Menteri Pertanian.

Di kalangan pemerhati sektor keuangan dan pertanian pun mulai muncul berbagai pro dan kontra atas inisial yang dilempar Prabowo tersebut ke publik. Sebagian besar dari mereka terutama pelaku pasar berharap posisi Menteri Keuangan dan Menteri Pertanian diisi sosok yang profesional, independen, punya rekam jejak yang jelas dan punya visi membawa bangsa keluar dari kebergantungan pada utang, impor pangan dan energi.

Selain itu, figur profesional pada dua posisi strategis itu harus memiliki strategi yang terencana dan terukur untuk mengangkat ekonomi Indonesia tumbuh 7-8 persen agar bisa keluar dari jebakan negara berpendapatan menengah (middle income trap).

Hal itu sangat terkait dengan pengalaman dan reputasi yang baik terutama dalam memformulasikan desain fiskal yang mampu mensupport target yang telah ditetapkan itu yakni pertumbuhan 7-8 persen seperti yang dijanjikan Prabowo.

Ekonom Verdhana Sekuritas, Heriyanto Irawan, dalam acara Market Outlook 2024 beberapa waktu lalu mengatakan bahwa ada calon Menkeu periode Prabowo-Gibran yang meminta masukan bagaimana merancang kebijakan yang market friendly. Permintaan itu sebagai tanggapan atas berita dari Financial Times saat mewawancarai Hashim Djojohadikusumo terkait rencana utang ke depan.

Ada pun nama-nama yang santer beredar sebagai kandidat pengganti Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati antara lain Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin, Wakil Menteri BUMN, Kartika Wirjoatmodjo, Direktur Utama BNI, Royke Tumilaar, dan Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Mahendra Siregar.

Perlu Teknokrat

Maraknya berbagai spekulasi kandidat itu, kemudian juga memunculkan gagasan perlunya perubahan paradigma ekonomi keuangan, dari yang selama ini banyak dipengaruhi oleh ekonom-ekonom murni dari kampus-kampus ternama seperti Universitas Indonesia (UI) dan Universitas Gadjah Mada (UGM). Ekonom dari dua kampus tersebut diniali lebih mengedepankan kestabilan terutama asumsi ekonomi makro, tetapi kadang kurang concern terhadap sektor riil atau dunia usaha. Padahal, dunia usaha sangat berperan vital dalam membuka lapangan kerja, menyerap angkatan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, sehingga menurunkan angka kemiskinan.

Ketua Alumni ITB DKI Jakarta 2009-2015, Hendry Harmen yang diminta pendapatnya mengatakan, selama ini pos Menteri Keuangan diisi oleh UI atau UGM. Sebab itu, sudah saatnya melakukan perubahan paradigma dengan memberi kesempatan ke teknokrat ekonomi jadi bendahara negara.

"Sejarah mencatat, Presiden ke-3 RI, Prof BJ Habibie sebagai teknokrat, pernah menorehkan catatan fenomenal dengan membawa kurs rupiah terhadap dollar Amerika Serikat (AS) stabil dari kisaran 15.000 per dollar AS ke hampir 8.000 rupiah per dollar AS, hanya dalam setahun kepemimpinannya. Ini patut ditiru Prabowo, jika ingin meraih pertumbuhan ekonomi 7-8 persen," kata Hendry.

Adapun teknokrat ekonomi yang punya rekam jejak mumpuni saat ini diantaranya Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), Purbaya Yudhi Sadewa dan Menkes Budi Gunadi Sadikin.

Purbaya jelas Hendry termasuk kandidat ideal, karena seorang teknokrat ekonomi yang kuat dan berpengalaman di bidang ekonomi makro dan mikro.

Dari sisi pendidikan, Purbaya meraih gelar sarjana Teknik Elektro dari Institut Teknologi Bandung, kemudian gelar doktornya (Phd) dari Purdue University, Indiana Amerika Serikat.

Hampir sebagian besar karirnya menggeluti sektor ekonomi keuangan, mulai dari Chief Economist Danareksa Research Institute, lalu Direktur Danarakses Sekuritas, kemudian Staf Khusus Menko Perekonomian, Deputi Staf Kepresidenan dan Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi, Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Investasi sebelum dipercaya sebagai Ketua Dewan Komisioner LPS pada September 2020 lalu.

"Purbaya memiliki pengalaman yang mumpuni dalam mengelola APBN, bekerja sama dengan otoritas moneter, pengendalian inflasi, serta mendorong pertumbuhan ekonomi. Di LPS, Purbaya bisa membuat industri jasa keuangan lebih tenang, karena bisa mengatasi banyak kasus-kasus penutupan BPR tanpa menimbulkan riak. Begitu pula dengan skim penjaminan yang membuat nasabah tetap merasa nyaman menempatkan dananya di bank," jelas Hendry.

Dalam waktu dekat, Purbaya katanya akan diserahi tugas dan tanggung jawab untuk menyiapkan program penjaminan pemegang polis asuransi agar tidak muncul lagi korban-korban dari industri asuransi yang gagal bayar kepada masyarakat sebagai pemegang polis.

"Purbaya dengan rekam jejaknya sudah terbukti mampu membuat nasabah tenang dan percaya ke bank sebagai jantung perekonomian. Ini karena sangat memahami permodelan matematik yang krusial dalam perencanaan ekonomi. Beliau memiliki kemampuan untuk merumuskan solusi atas persoalan ekonomi dengan pendekatan logis dan terukur," pungkas Harmen.

Purbaya yang dikonfirmasi mengenai masuknya Ketua Dewan Komisioner LPS itu sebagai salah satu kandidat Menkeu mengaku baru tahu kabar tersebut dari teman-teman media.

"Saya baru mendengar, yang jelas saya tetap fokus menjalankan tugas sebagai Ketua Dewan Komisioner LPS terutama menyiapkan skim penjaminan dana pemegang polis asuransi ke depan," kata Purbaya saat meresmikan Rumah Batik Fractal LPS di Sukabumi pekan lalu.