Tantangan Pengelola Jaminan Sosial Kian Berat

JAKARTA - Penyelenggara jaminan sosial kini mengalami tantangan cukup berat. Tantangan itu di antaranya terkait cakupan kepesertaan, pemerataan kesejahteraan peserta, dan keberlangsungan penyelenggaraan program jaminan sosial sendiri.

"Tantangan ini tidak hanya terjadi pada penyelenggara jaminan sosial di Indonesia, tetapi terjadi pada penyelenggara jaminan sosial di seluruh dunia," kata Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan, Agus Susanto, seusai mendampingi Wakil Presiden, Jusuf Kalla, membuka Seminar Nasional Ketenagakerjaan sekaligus peresmian Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, di Istana Wakil Presiden, di Jakarta, (25/4).

Agus menambahkan, bagi BPJS Ketenagakerjaan, tantangan itu terutama berhubungan dengan letak geografis, struktur demografi dan kondisi sosial ekonomi masyarakat. Selain itu, disrupsi teknologi digital menambah tantangan penyelenggara jaminan sosial semakin kompleks.

Untuk mengatasi tantangan tersebut, BPJS Ketenagakerjaan telah melaksanakan berbagai inisiatif strategis, di antaranya meningkatkan kerja sama dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, sosialiasi dan edukasi sampai tingkat desa melalui program Desa Jaminan Sosial, melakukan transformasi layanan digital dan mengembangkan sistem keagenan yang dinamakan Penggerak Jaminan Sosial (Perisai).

Perisai melibatkan partisipasi masyarakat untuk menjadi bagian dari perpanjangan tangan BPJS Ketenagakerjaan dalam memberikan informasi dan sekaligus melakukan akuisisi.

"Keuntungan menggunakan sistem keagenan ini adalah jaringan yang luas dan tersebar di seluruh penjuru Indonesia. Hal ini berujung pada peningkatan efisiensi dan efektivitas operasional serta membuka lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat Indonesia tanpa memandang status sosial ataupun latar belakang pendidikan.

"Itulah sebabnya, penting bagi mereka untuk mendapatkan serfitikasi dalam hal jaminan sosial ketenagakerjaan. Institut Jaminan Sosial yang dilengkapi dengan LSP menjadi jawaban untuk memenuhi kebutuhan ini," tutur Agus.

Perluas Investasi

Dalam sambutannya, Wakil Presiden Jusuf Kalla meminta BPJS Ketenagakerjaan agar melakukan investasi yang bermanfaat untuk jangka pendek dan jangka panjang. "Dana BPJS Ketenagakerjaan banyak, ayo lakukan investasi yang berguna secara jangka pendek dan jangka panjang," katanya.

Wapres mencontohkan investasi yang berguna untuk jangka pendek dan jangka panjang yakni membangun perumahan atau rumah susun sewa sederhana (rusunawa) untuk pekerja. "Secara jangka pendek pekerja merasakan bahwa uangnya yang disetorkan untuk BPJS Ketenagakerjaan berguna untuk membangun rumah atau rusunawa. Jangka panjangnya perumahan atau rusunawa untuk buruh bertahan lama dan akan mendatangkan imbal hasil untuk BPJS Ketenagakerjaan," kata dia.

Wapres juga mengimbau agar BPJS Ketenagakerjaan tidak melulu investasi di instrumen deposito maupun surat utang sebab keduanya memiliki risiko ketidakpastian yang tinggi. Risiko yang dimaksud adalah pengaruh dari inflasi maupun nilai tukar.

Menanggapi hal itu, Dirut BPJS Ketenagakerjaan, Agus Susanto, mengatakan pihaknya hati-hati dalam melakukan investasi. "Kita melakukan investasi pasti mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan," kata dia. fdl/E-3