Tanpa Memerangi Korupsi, RI Sulit Keluar dari 'Middle Income Trap'

JAKARTA - Indonesia tetap akan sulit keluar dari jebakan negara berpendapatan menengah atau middle income trap kalau tidak menyelesaikan masalah yang sangat substansif dan fundamental yaitu korupsi. Sebab, korupsilah yang menyebabkan pemerintah sulit menangani permasalahan mendasar seperti kebergantungan pangan dan energi pada produk impor.

Pernyataan Menko Perekonomian seolah-olah Indonesia akan keluar dari middle income trap menjadi negara maju dengan bergabung dengan Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) tidak sepenuhnya benar. Sebab, OECD hanya memfasilitasi Indonesia untuk melakukan berbagai perbaikan regulasi agar bisa sesuai dengan standar negara-negara anggotanya yang rata-rata termasuk negara maju.

Guru Besar Hubungan Internasional (HI) Universitas Pelita Harapan (UPH), Alex Jemadu, yang diminta pendapatnya di Jakarta, Rabu (29/5), mengatakan tanpa menghilangkan praktik koruptif maka RI tidak akan pernah menjadi negara maju.

"Kita perlu berkaca dari tata kelola pemerintahan di negara-negara maju anggota OECD yang sangat ramah dan tidak mempersulit investor," kata Alex.

Indonesia, jelas Alex, masih menghadapi masalah tata kelola atau good governance yang buruk sehingga pemodal enggan berinvestasi.

"Indonesia harus betul-betul mengikuti prinsip good governance untuk menunjang pembangunan ekonomi nasional. Ini prinsip yang sudah dipraktikan oleh negara-negara maju," kata Alex disela-sela workshop Tim Nasional OECD di Jakarta, Rabu (29/5).

Bergabung dengan OECD, papar Alex, merupakan kesempatan baik bagi RI untuk memperbaiki diri. "Jangan hanya menunggu dari luar, yang lebih penting ialah upaya perbaikan di dalam negeri, melaksanakan tata kelola pemerintahan yang baik," tegas Alex.

Perbaikan itu, paparnya, merupakan satu-satunya cara agar perekonomian nasional bisa tumbuh dan lepas dari jebakan middle income trap. Tanpa tata kelola pemerintahan yang baik, kita jangan berharap lebih dengan OECD.

Bergerak Cepat

Sekretaris Jenderal OECD, Mathias Corman, dalam kesempatan itu mengatakan akan melakukan yang terbaik untuk mendukung Indonesia masuk ke dalam keanggotaan OECD. Dia juga mengapresiasi tekad Indonesia menjadi anggota tetap dalam waktu tiga tahun.

Hal yang paling penting, jelas Corman, adalah memastikan Indonesia mencapai reformasi ekonomi dan sosial yang lebih lanjut.

"Kami lebih fokus pada konten dan kebutuhan kerja. Tapi tentu saja, sangat baik bagi kita untuk mengetahui bahwa pemerintah Indonesia sangat senang untuk bergerak dengan cepat, dan kita akan mendukung Indonesia dengan kemampuan yang terbaik," pungkasnya.

Pada kesempatan yang sama, Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengatakan bergabungnya RI menjadi anggota OECD semakin membuka jalan bagi Indonesia untuk menjadi negara maju atau keluar dari status negara middle income trap.

"Target Indonesia Emas di 2045 agar kita bisa tumbuh, ekonominya inklusif, berkelanjutan, dan keluar dari middle income trap dengan pendapatan per kapita bisa mencapai 12 ribu dollar AS dalam 10 tahun ke depan," kata Airlangga.