Tanggap Darurat Sulsel Hingga 6 Februari

JAKARTA - Guna mempermudah dan mempercepat penanganan bencana banjir, longsor, puting beliung, dan abrasi di wilayah Sulawesi Selatan (Sulsel) maka Gubernur Sulsel, Nurdin Abdullah telah menetapkan status tanggap darurat selama 14 hari yaitu tanggal 23 Januari 2019 hingga 6 Februari 2019. Status tanggap darurat dapat diperpanjang sesuai dengan kondisi di lapangan.

"Dengan penetapan status darurat oleh Gubernur maka ada kemudahan akses, baik penggunaan anggaran dari alokasi belanja tak terduga di APBD dan penggunaan dana siap pakai di Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)," kata Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB, Sutopo Purwo Nugroho, di Jakarta, Senin (28/1).

Selain itu, tambah Sutopo, juga kemudahan akses pengerahan personel, logistik, peralatan, pengadaan barang dan jasa serta adminsitrasi. Intinya adalah agar penanganan dampak bencana dapat dilakukan cepat, tepat, dan akurat. Penanganan darurat masih terus dilakukan di Sulsel.

"Evakuasi, pencarian, dan penyelamatan korban, penanganan pengungsi, perbaikan sarana dan prasarana dilakukan. Bencana banjir, longsor dan puting beliung terjadi di 201 desa di 78 kecamatan tersebar di 13 kabupaten/kota yaitu di Kabupaten Jeneponto, Maros, Gowa, Kota Makassar, Soppeng, Wajo, Barru, Pangkep, Sidrap , Bantaeng, Takalar, Selayar, dan Sinjai," tukas Sutopo.

Dampak bencana per 28 Januari 2019 tercatat 69 orang meninggal, tujuh orang hilang, 48 orang luka-luka, 9.429 orang mengungsi. Kerusakan fisik meliputi 559 unit rumah rusak (33 unit hanyut, 459 rusak berat, 37 rusak sedang, 25 rusak ringan, lima tertimbun), 22.156 unit rumah terendam, 15,8 km jalan terdampak, 13.808 ha sawah terdampak, 34 jembatan, 2 pasar, 12 unit fasilitas peribadatan, 8 fasilitas pemerintah, dan 65 unit sekolah.
Halaman Selanjutnya....