Tanggalkan Ego Sektoral untuk Percepat Kebijakan Satu Peta

Tumpang Tindih

Hasilnya, lanjut Moeldoko, selama 2019 hingga 2024 terjadi penurunan ketidaksesuaian pemanfaatan ruang (tumpang tindih) secara signifikan, yakni dari 77,38 juta hektare atau 40,6 persen dari luas daratan nasional menjadi 57,41 juta hektare atau 30,1 persen dari luas daratan nasional.

"Proyek percontohan ini bisa jadi tolok ukur bagi daerah lainnya," ujarnya.

Pada kesempatan tersebut, Panglima TNI periode 2013-2015 ini juga menyampaikan tiga gagasannya untuk percepatan pelaksanaan kebijakan satu peta.

Pertama, tambah Moeldoko, pemanfaatan Geoportal Satu Peta untuk menyelesaikan masalah tumpang tindih tata ruang, kawasan hutan, batas wilayah, izin, dan hak atas tanah, khususnya dalam Proyek Strategis Nasional. "Sehingga perselisihan terkait peta yang digunakan bisa diminimalisir," terangnya.
Halaman Selanjutnya....