Tangani Perubahan Iklim, Indonesia Jaga Kesepakatan Perjanjian Internasional

"Ini yang persoalan, balik lagi ke prioritas dan nilai-niali yang berbeda, padahal sudah ada perjanjiannya dan ini diperlukan untuk menempatkan pada konteks yang benar dan terus menjalankan komitmen kita yang sudah dijalankan tetapi di lain pihak mengamankan kepentingan nasional kita yang sudah diakui dunia internasional untuk tetap bisa dijalankan .

Diakui Mahendra, kita harus belajar terus baik dari pencapaian dan kekurangan. Kita kan sudah komit dalam NDC yang 29 meski kita bukan anek 1, sekarang komitmen kita pada komitmen internasional dan kepentingan nasional dan kita tidak perlu ikut-ikutan dengan langkah-langkah pihak lain yang ingin membuat komitmen baru seperti dengan unilateral. Itu komitmen sepihak, tidak dalam format dan cakupan perjanjian internasional dan malah menjadikan orang lengah atau lupa untuk mempertanyakan komitemn mereka dalam perjanjian itu apakah sampai terdeliver, tapi malah buat komitmen baru.

"Contoh ingin melakukan zero karbon ekonomi misalnya. Itu kan komitmen nasional dan bukan yang tidak diakui perjanjian internasional, seakan-akan lebih hebat dari yang lain dan yang bersangkutan bisa memenangkan proses pemilihan bersangkutan. Menurut saya, itu politisasi Perubahan Iklim, padahal bagaimana komitmen Anda dalam NDC sudah tercapai apa tidak, termasuk komitmen pembiayaan 100 miliar dollar AS, kok malah membuat komitmen itu," tambah Mahendra.

Semua itu, tandas Wamenlu, karena dalam rangka kontestasi pemilihan, apalagi direncanakan sampai tahun 2050 dan 2060. Periode itu yang bersangkuatn sudah tidak ada,tapi yang penting menang pemilu.

"Ini yang menjadikan dinamika yang tadinya sebenarnya solid untuk melihat Perubahan Iklim menjadi berisiko tersendiri. Jadi ada green deal di sana-sini," ujarnya.
Halaman Selanjutnya....