Tambahan Bansos Rp 55,21 Triliun Jangan Sampai Tumpang Tindih, Kasihan yang Belum Dapat

"Problem di DTKS ini macam-macam, ada yang belum terisi NIK. Jika pun terisi tidak semua NIK valid atau ada NIK ganda. Mereka yang meninggal dan pindah masih juga tercantum, dan terkadang ditemukan kasus tidak padan, data Dukcapil Kabupaten/ Kota dengan Dukcapil Kemendagri," ujarnya di Kampus UGM, Jumat (23/7).

Belum lagi model distribusi bansos yang berbeda-beda. Menurut Hempri, persoalan ini menimbulkan kecemburuan antar penerima program utamanya pada program-program bansos konvensional, semisal PKH, bantuan pangan non-tunai. Juga munculnya perilaku mendadak miskin di masyarakat, dan program bantuan sosial yang tumpang tindih.

Oleh karena itu, Hempri berharap dilakukan penyamaan persepsi mengenai indikator keberhasilan program, yaitu keterserapan anggaran yang dihadapkan dengan ketepatan program. Selain itu, perlu untuk mendefinisikan situasi darurat atau level secara hukum, politik dan medis.

"Sangat diperlukan harmonisasi dan sinkronisasi regulasi yang mengarah pada integrasi program-program bansos dan perbaikan manajemen data yaitu optimalisasi satu data nasional karena pendataan dengan banyak pintu menimbulkan konflik kepentingan," terangnya.

Untuk bansos di situasi saat ini, kata Hempri, sangat urgen. Menurutnya, perlu dipikirkan pula bantuan-bantuan khusus warga tidak mampu yang saat ini melakukan isolasi mandiri karena mereka ini kira-kira bisa masuk kriteria mana atau mungkin dicover APBD.
Halaman Selanjutnya....