Tambahan Anggaran Tak Efektif

JAKARTA - Pemerintah menyiapkan anggaran sebesar 10 trilliun rupiah untuk program kartu prakerja pada semester I- 2021. Anggaran itu diperuntukkan bagi 2,7 juta target penerima. Kepada penerima dibuat syarat yang ketat untuk menghindari pendobelan.

Di sisi lain, keputusan pemerintah menaikkan anggaran untuk kartu prakerja dianggap tidak efektif menstimulasi pertumbuhan ekonomi. Sebab, kebutuhan pekerja saat ini adalah mendapatkan bantuan tunai secara cepat.

Menteri Perekonomian, Airlangga Hartato, menyebut nilai manfaat dari program ini yakni untuk bantuan pelatihan satu juta rupiah, kemudian insentif setelah pelatihan total 2,4 juta rupiah dan insentif setelah survei totalnya 150 ribu rupiah.

"Untuk gelombang 12 ini pendaftarannya resmi dibuka pada hari ini (Selasa,23/2) dengan target 600 ribu peserta. Diharapkan target 2,7 juta penerima itu selesai Maret mendatang," ucap Airlangga yang juga sebagai Ketua Komite Cipta Kerja dan Penanggung Jawab Program Kartu Prakerja dalam Konferensi pers virtual Pembukaan Gelombang Ke-12 Kartu Prakerja di Jakarta, Selasa (23/2).

Airlangga menyebut sejumlah syarat bagi penerima, di antaranya diberikan bagi warga negara Indonesia (WNI) di atas 18 tahun, diberikan kepada pencari kerja atau penggangur (lulusan baru dan korban PHK), diberikan bagi pekerja (buruh/ karyawan), bagi wirausaha.

Syarat lainnya yang bersangkutan tidak sedang mengikuti pendidikan formal, bukan penerima bansos Kementerian Sosial (DTKS/ data terpadu kesejahteraan sosial), BSU (bantuan subsidi upah), BPUM (bantuan produktif Usaha Mikro).

Hal lainnya, penerima bukan anggota TNI/ Polri, ASN,Anggota DPR/D, BUMN/D. "Demi pemerataan setiap, KK dibatasi dua anggota keluarga. Ini untuk menghindari duplikasi," tegas Airlangga.

Dirinya menyebut capaian utama pada tahun anggaran 2020 seperti untuk program Semi Bansos survei Badan Pusat Statistik (BPS) menyebut 88,9 persen keterampilan kerja peserta meningkat, kemudian 81,2 persen insentif dipakai untuk membeli kebutuhan harian.

Melalui upaya mendorong kebekerjaan, termasuk kewirausahaan sebanyak 35 persen berubah dari semula menganggur pada Februari tahun 2020 bekerja saat disurvei. Dari angka tersebut, 17 persen berubah dari menganggur menjadi wirausaha dan 18 persen berubah dari menganggur menjadi pegawai atau buruh atau freelance.

Capain lainnya pada 2020 bantuan itu menjangkau 5 persen difabel, 2 persen kabupaten tertinggal, 9 persen SD ke bawah, 2 persen Lansia, 2 persen mantan TKI, 84 persen yang belum pernah ikut kursus atau training, 25 persen tidak punya rekening bank atau e-wallet dan 45 persen perempuan.

Seperti diketahui, pemerintah memutuskan untuk menaikkan anggaran kartu prakerja pada 20201 sebesar 20 trilliun rupiah. Angka itu meningkat 100 persen dari anggaran awal pada APBN 2021. Tambahan anggaran itu bersumber dari realoksi dan refocusing kementerian/ lembaga.

Tidak Efektif

Secara terpisah, Pengamat Ekonomi, Bhima Yudisthira, menilai langkah pemerintah menambah anggaran untuk kartu prakerja tidaklah tepat. Mestinya, kata dia, pemerintah menaikkan saja upah pekerja dan menambah anggaran bansos tunai.

"Birokrasinya terlalu panjang melalui pelatihan online, tidak sesuai dengan kondisi saat ini yang mana pekerja perlu mendapat bantuan tunai secara cepat," tegas Bhima.