Tak Satu Pun Negara Mampu Terus Salurkan Bansos Tanpa Membangun Fondasi Ekonominya

» Kalau fondasi ekonomi dan politik rapuh seperti saat ini, tidak akan bisa hanya mengandalkan bansos.

» Problem struktural mesti diselesaikan secara struktural juga melalui demokratisasi perekonomian.

JAKARTA - Indonesia ke depan harus melakukan transformasi untuk menegaskan arah pembangunan ekonomi dan politik ke depan. Hal itu penting untuk memperkuat fondasi ekonomi dan sistem politik agar lebih tahan menghadapi berbagai tantangan.

Pengamat ekonomi dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Achmad Maruf, yang diminta pendapatnya dari Jakarta, Senin (19/2), mengatakan jika dalam enam tahun ke depan Indonesia kehilangan misi pembangunannya, maka ke depan akan makin kehilangan kesempatan untuk bersaing di kancah global.

"Selama ini kita kalah, tidak punya daya saing industri dasar, teknologi, ditambah kualitas sumber daya manusia (SDM) sangat rendah, lapangan kerja yang kian menipis. Kalau toh pemerintah menyerap lapangan kerja, hanya sebagai birokrasi yang tidak punya produktivitas. Kalau demikian, apa yang diharapkan 10 tahun ke depan kalau politik tidak jelas," kata Maruf.

Partai politik usai pemilu bisa saja berkoalisi, tetapi yang gabung biasanya para elite, bukan rakyat. Kondisi tersebut lebih berbahaya karena rakyat tidak bersatu. Elite tidak mewakili rakyat.

Hal itu kembali kepada kondisi di mana orang yang mengerti politik, orang pintar, para cendikia, sudah memberi sinyal, namun semua itu diabaikan.

"Dia pikir bisa mengguyur dengan bansos. Tapi, dia tidak pernah berpikir kalau rupiah jebol, nilai tukarnya semakin melemah terhadap Dollar AS. Apalagi kalau fondasi ekonomi dan politik kita rapuh seperti saat ini, tidak bisa hanya mengandalkan bansos" kata Maruf.

Sementara itu, Peneliti Pusat Riset Pengabdian Masyarakat (PRPM) Institut Shanti Bhuana, Bengkayang, Kalimantan Barat, Siprianus Jewarut, mengatakan kalau hanya bergantung pada pemberian bantuan sosial (bansos) maka tidak ada satu pun yang mampu bertahan. Sebab, fondasi ekonomi dan politik adalah dua hal yang tidak terpisahkan dan tidak akan bisa bertahan kalau terus direkayasa.

"Tidak ada satu pun negara dunia yang mampu melaksanakan bansos terus-menerus, kalau fondasi ekonominya tidak dibangun.

Lebih "Prudent"

Peneliti Ekonomi Celios, Nailul Huda, mengatakan bansos di setiap negara ada dan lumrah dilakukan, termasuk di negara-negara maju seperti Amerika Serikat dan Jepang, tetapi pengelolaannya lebih prudent dan tujuannya jelas.

Pemberian bantuan sosial, katanya, merupakan salah satu dari tiga strategi utama pengentasan kemiskinan. Bantuan sosial diarahkan untuk dua hal. Pertama, penguatan daya beli masyarakat miskin agar kenaikan kebutuhan tidak menyebabkan orang semakin miskin.

"Jadi, orang miskin apabila diberi bansos untuk tujuannya mereka bisa membeli barang kebutuhan seperti bahan pangan dan sembako. Kedua, stimulus masyarakat untuk tetap konsumsi dan berproduksi, terutama untuk pembentukan produk domestik bruto (PDB) yang 50 persennya adalah konsumsi rumah tangga," jelas Huda.

Penyaluran bansos memang bermasalah dalam penyalurannya. Pertama adalah exclusion error. Mereka yang seharusnya dapat, malah tidak menerima bansos. Kedua adalah inclusion error. Orang yang seharusnya tidak dapat malah dapat.

Keduanya berawal dari data yang tidak valid dan tidak menggunakan data tunggal. Maka dari itu, yang paling utama adalah data harus diperbaiki. Data Registrasi Sosial Ekonomi BPS harusnya bisa digunakan untuk melihat data orang miskin by name by address.

Dalam kesempatan terpisah, peneliti Mubyarto Institute, Awan Santosa, menegaskan bansos tak akan menyelesaikan masalah kemiskinan dan ketimpangan tanpa disertai dengan pembangungan fondasi ekonomi bangsa.

Ketimpangan masih menjadi problem struktural yang berkaitan dengan problem struktural kesejahteraan dan keadilan sosial lainnya seperti halnya kemiskinan dan pengangguran.

"Problem struktural mesti diselesaikan secara struktural juga melalui demokratisasi perekonomian, dengan memperkuat ekonomi kalangan bawah," tegas Awan.

Solusi konkret lainnya bahwa redistribusi aset/lahan produksi untuk rakyat sesuai amanat reformasi agraria, demokratisasi BUMN, revitalisasi koperasi sejati, redistribusi pendapatan melalui upah layak dan adil untuk pekerja dan saham untuk pekerja.