Tak Perlu Perppu untuk Hak Pilih

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo sendiri telah mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang percepatan pengurusan layanan data kependudukan. Layanan harus selesai dalam satu jam. Namun memang itu harus didukung sarana dan prasarana. "Untuk percepatan untuk pendataan pemilih sekarang sudah ada Permendagri, dari situ yang harus diperbaiki kan sarana dan prasarana.

Sekarang Dukcapil sudah cek semua peralatan, koordinasi kepada PLN agar tak ada pemutusan aliran listrik di kantor-kantor untuk mengejar pencetakan termasuk alat-alat cetak dicek ulang lagi," katanya. Tidak hanya itu kata dia, untuk mempercepat proses, telah ditambah jam kerja. Mendagri, juga telah menginstruksikan agar dibuka layanan pada hari libur. Tapi masyarakat juga pro aktif melapor. Misalnya jika ia pindah alamat dan lain-lain. Atau ketika ada warga yang meninggal. ags/AR-3