Tak Etis Gubernur Hampir Lengser Lantik Pejabat

JAKARTA- Ketua DPRD DKI Prasetio Edi Marsudi menyebut tidak etis apabila kepala daerahmenjelang lengser dalam waktu dekat membuat kebijakan strategis dengan mengganti pejabat di bawahnya .

"Artinya secara etis ya. Memang kalau bicara mengenai undang-undang, tidak. Seharusnya serahkan sajalah kepada penjabat kepala daerah yang baru," kata Prasetio ditemui di Kementerian Dalam Negeri di Jakarta, Rabu (14/9).

Menurut dia, usulan untuk tidak membuat kebijakan strategis itu untuk menghindari munculnya kepentingan politik."Kalau itu baik, tidak ada masalah. Tapi kalau tidak baik, orang ditaruh sembarangan tiba-tiba diganti oleh penjabat. Iini politis dipelintir lagi karena bukan apa-apa, saya menemukan ada beberapa di SKPD yang kena hukuman disiplin, dilantik, itu kan tidak bagus," ucapnya.

Ia enggan membeberkan SKPD yang disebut bermasalah mendapatkan posisi tersebut."Banyaklah nanti di pansusakan kami buka," ucapnya.

Sebelumnya, DPRD DKI Jakarta meminta Gubernur DKI Anies Baswedan untuk tidak melantik pejabat atau kepala perangkat daerah menjelang pensiun pada 16 Oktober 2022.Alasannya, lanjut dia, untuk menjaga stabilitas sosial politik birokrasi yang sehat dalam memperlancar program pembangunan dan pelayanan publik di DKI.
Halaman Selanjutnya....