Tak Dilewati Pesepeda, Jalur Sepeda Mesti Diaudit

JAKARTA - Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono, diminta untuk mengaudit seluruh jalur sepeda Ibu Kota karena tidak banyak dilalui pesepeda. Tak heran, sekarang tengah menjadi perbincangan serius masyarakat Jakarta karena dinilai tak bermanfaat. Permintaan ini datang dari Pengamat Tata Kota, NirwonoYoga, Selasa (22/11) .

Menurutnya, Dinas Perhubungan (Dishub) DKI dapat melibatkan komunitas pesepeda untuk mengevaluasi jalur tersebut. "Harus dicari tahu mengapa jalur sepeda tidak banyak dilintasi pesepeda. Apakah jalurnya tidak sesuai dengan rute pesepeda? Lalu, mengapa banyak jalur sepeda diokupasi oleh parkir liar. Anehnya, itu dibiarkan, tidak ada penertiban," ujarnya.

Nirwono juga mendorong Pemprov DKI Jakarta untuk menggencarkan edukasi dan sosialisasi terkait penggunaan jalur sepeda serta mengajak masyarakat untuk membangun budaya bersepeda. "Gubernur dapat menetapkan setiap pekan, seluruh ASN naik angkutan umum atau bersepeda atau berjalan kaki dalam beraktivitas ke kantor. Ini untuk memberi contoh kepada masyarakat dalam menurunkan polusi udara," katanya.

Lebih lanjut, Nirwonojuga menyarankan Heru Budi untuk mengeluarkan kebijakan perihal penanganan polusi udara Jakarta. Misalnya, perluasan ganjil genap, e-parking progresif, memperbanyak park and ride, mendorong naik transportasi publik, bersepeda atau berjalan kaki.

Sebelumnya, Pemprov DKI Jakarta menganggarkan 38 miliar untuk pembangunan jalur sepeda pada tahun 2023. Namun, anggaran itu sempat dicoret dari RAPBD 2023. Kemudian kembali dimasukkan oleh Komisi B DPRD DKI Jakarta dengan nilai 7,5 miliar.
Halaman Selanjutnya....