Suntikan Dana Rp34,15 Triliun Berpotensi seperti BLBI

Dia menambahkan, sebelum program itu jalan, Kementerian Keuangan juga wajib membuka nama-nama bank yang mendapatkan suntikan dana dari pemerintah. "Kalau tidak transparan, itu tidak ada bedanya dengan sebelumnya, BLBI dan KLBI. Karena itu semua akibat kredit macet kepada debitur. Bisa jadi nantinya banyak KTP bodong yang dijadikan kredit," paparnya.

Mesti Selektif

Dihubungi terpisah, Wakil Ketua Komisi XI DPR, Amir Uskara, mengatakan pemerintah harus mengkaji dengan cermat dengan melihat track record pemilik bank di masa lalu. "Jangan sampai pernah bermasalah terus banknya ditunjuk lagi jadi bank jangkar," katanya.

Menurut Amir, pemberian BLBI di masa lalu itu telah membuat pemilik bank yang dulu bermasalah keluar dari jerat utang, bahkan ada yang kembali masuk jadi jajaran pengusaha kaya di Indonesia. Sedangkan dampak dari penyaluran likuiditas dan penempatan rekap bond kala itu terus membebani keuangan negara hingga saat ini. Sebab, surat utang yang ditempatkan pemerintah di bank saat itu, masih terus dibayar bunganya sepanjang tidak dibeli kembali oleh pemerintah.

"Dalam menjalankan fungsi pengawasan anggaran, kami berharap OJK dan pemerintah selektif menetapkan bank jangkar, jangan sampai ada lobi-lobi dalam membuat keputusan," kata Amir Uskara.
Halaman Selanjutnya....