Subsidi dan Kompensasi Energi Belum Efektif Turunkan Angka Kemiskinan
KULIAH UMUM I Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara dalam kuliah umum di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, Jakarta, Senin (12/9).
Foto: ANTARA/ MUHAMMAD HERIYANTOJAKARTA - Anggaran subsidi dan kompensasi energi di tahun 2022 telah mencapai 502 triliun rupiah. Namun sayangnya, pemberian subsidi energi dan kompensasi tersebut belum efektif untuk menurunkan angka kemiskinan dan juga ketimpangan sosial di Indonesia.
Hal tersebut disampaikan Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan, Febrio Nathan Kacaribu, dalam rapat Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), di Jakarta, Senin (12/9).
Bahkan, tambah Febrio, jumlah dana subsidi dan kompensasi energi ini sudah tiga kali mengalami perombakan akibat harga minyak mentah global yang terus meroket. Dengan kondisi minyak global yang tidak menentu, anggaran subsidi dan energi di tahun ini diperkirakan bisa mencapai di angka 650 triliun rupiah.
"Memang sayang sekali bahwa subsidi dan kompensasi ini justru belum sepenuhnya tepat sasaran dan cenderung kurang efektif menurunkan kemiskinan dan ketimpangan," ujar Febrio.
Misalnya saja untuk BBM jenis solar yang 89 persen dinikmati dunia usaha dan hanya 11 persen dinikmati kalangan rumah tangga. Namun, dari yang dinikmati rumah tangga itu ternyata 95 persen dinikmati rumah tangga mampu dan hanya 5 persen yang dinikmati rumah tangga miskin.
Bantuan Sosial
Secara terpisah, Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu),Suahasil Nazara, mengatakan bantuan sosial (bansos) yang diberikan pemerintah sebagai pengalihan subsidi bahan bakar minyak (BBM) dapat menurunkan tingkat kemiskinan.
Seperti dikutip dari Antara, Wamenkeu menjelaskan penyaluran bansos sebesar 24,17 triliun rupiah dapat meningkatkan daya beli masyarakat, khususnya kelompok 40 persen ekonomi terbawah. Dengan itu, bansos akan bisa menurunkan tingkat kemiskinan sebesar 0,3 basis poin (bp) menjadi 9 persen.
"Karena kelompok yang 40 persen terendah, selain menanggung kenaikan harga BBM, jugadigerojokinuang baru 24,17 triliun rupiah maka estimasi kemiskinan akan turun. Jadi, diperkirakan nanti kemiskinan akan turun sekitar sekitar 0,3 bp, walaupun harga BBM naik," kata Wamenkeu Suahasil dalam kuliah umum di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (FEB UI) yang di pantau secara daring di Jakarta, Senin.
Dia mengatakan meningkatnya daya beli masyarakat akan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Dengan itu, target pertumbuhan ekonomi tahun ini yang sebesar 5,1 hingga 5,4 persen secarayear on year (yoy)akan tercapai.
Redaktur: Marcellus Widiarto
Penulis: Vitto Budi
Tag Terkait:
Berita Trending
- 1 Pemerintah Siapkan Pendanaan Rp20 Triliun untuk UMKM-Pekerja Migran
- 2 Kabar Gembira untuk Warga Jakarta, Sambung Air PAM Baru Kini Gratis
- 3 Usut Tuntas, Kejati DKI Berhasil Selamatkan Uang Negara Rp317 Miliar pada 2024
- 4 Pemkot Surabaya Mengajak UMKM Terlibat dalam Program MBG
- 5 Antisipasi Penyimpangan, Kemenag dan KPAI Perkuat Kerja Sama Pencegahan Kekerasan Seksual
Berita Terkini
- Rayakan Hari Kemerdekaan, Myanmar Bebaskan Ribuan Tahanan
- Latih Awak Kabinnya, Kakorpolairud Gandeng Politeknik Penerbangan Palembang
- Kasus Penembakan Bos Rental di Rest Area, Penyewa Mobil Jadi Tersangka
- Kemenag Lakukan Uji Kompetensi Tingkatkan Kualitas ASN di Tomohon
- Aksi Begal di Tol Plumpang Meresahkan, Polisi Tangkap Satu Pelaku