Standar UN

Pendidikan di Indonesia kerap menjadi pemberitaan yang menimbulkan polemik, terutama soal Ujian Nasional (UN). Kalau tahun-tahun lampau seringkali terkait kebocoran soal, kini ketika UN diujikan melalui basis komputer atau UNBK, polemik bergeser ke teknis seperti kebutuhan laptop, komputer, serta dukungan server yang masih lemah.

Untuk UNBK tahun 2018 yang baru usai tingkat SMA/SMK, persoalan teknis jaringan internet dan kebutuhan ideal laptop serta komputer masih jadi masalah. Karena itu, banyak sekolah yang berusaha meminjam laptop ke orangtua murid. Jika sekolah mampu, bisa menyewa ke vendor yang biasa menyediakan laptop dalam jumlah besar.

Di luar soal teknis dan internet tadi, dalam UNBK tingkat SMA yang baru selesai pekan lalu, muncul polemik tersendiri. Soal-soal UN, terutama mata pelajaran matematika dikeluhkan sebagai sangat atau terlalu sulit. Siswa dan orangtua menyebut soal-soal itu banyak yang tak sesuai dengan kisi-kisi saat uji coba. Ujungnya, siswa kelabakan mengerjakan soal-soal tersebut.

Mestinya Kemendiknas melakukan koordinasi dan pengawasan pada pembuat atau bank soal sebelum pelaksanaan UNBK. Nah, di sini ada keteledoran yang membuat siswa dirugikan. Polemik mengenai soal yang terlalu sulit bukan hanya disuarakan pelajar dan orangtua di Ibu Kota, tetapi juga di banyak daerah.

Karena sifatnya nasional, mestinya juga harus dipikirkan cara merancang dan membuat soal yang sesuai dengan kisi-kisi, tetapi juga mencakup tingkat kemampuan anak-anak di seluruh Tanah Air. Kita setuju harus melangkah jauh, harus lebih maju untuk mengejar ketertinggalan dalam bidang pendidikan.

Tetapi dalam kaitan soal-soal UNBK, asas keadilan harus dijadikan tolok ukur. Di Jakarta dan kota-kota besar saja siswa sulit mengerjakan, apalagi di daerah yang jauh dari akses informasi, selain pelajaran di sekolah.

Mengejar ketertinggalan dalam bidang pendidikan bukan semata menaikkan tinggat kesulitan soal-soal UNBK, tetapi harus menyeluruh di semua sektor. Nah, seringkali para pemanggu pendidikan dan penyelenggara negara terlalu ngebet menerapkan suatu kebijakan, tanpa dibarengi dengan infrastruktur memadai.

Tidak usah jauh, penerapan UNBK saja mestinya sudah dipikirkan infrastrukturnya, terutama jaringan internet dan penyediaan laptop atau komputer. Sehingga suatu kebijakan ketika diterapkan secara nasional bisa sejajalan, bukan uji coba dulu di suatu daerah dan daerah-daerah masih nyusul menyusul.

Untuk UNBK saja banyak sekolah yang menerapkan hingga tiga gelombang karena ketiadaan komputer/laptop yang memadai. Bagaimana di suatu sekolah, UNBK digelar dari pagi hingga sore karena tiga gelombang? Tentu siswa lagi yang dirugikan.

Mestinya soal internet, baik jaringan maupun kecepatannya sudah tak ada masalah. Ini harusnya bisa dikoordinasikan dengan perusahaan milik pemerintah, begitu juga penyediaan komputer dan laptop. Belum lagi rumitnya perizinan untuk bisa mendapat pinjaman atau menyewa. Jadi, masih banyak yang harus disinkronkan, selain soal sulit sehingga 'memasubukkan' siswa.

Kita berharap, Mendiknas bukan hanya minta maaf, tapi harus benar-benar melakukan evaluasi untuk mengawasi soal-soal. Ini mumpung UNKB untuk tingkat SMP baru akan digelar pekan depan. Anak didik jangan selalu menjadi 'kelinci' percobaan.