Staf Khusus BPIP: Waspadai Demagog di Politik Indonesia

JAKARTA - Staf Khusus Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), Antonius Benny Susetyo, menyatakan warga negara Indonesia harus benar-benar mewaspadai demagog di perpolitikan Indonesia.

Hal itu disampaikan Benny menyusul pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi), yang menyebut sopan santun dan budi pekerti luhur mulai hilang seiring banyaknya ujaran kebencian yang sering muncul ke permukaan, baik di media surat kabar, elektronik, ataupun sosial, di Sidang Tahunan MPR RI, Rabu (16/8).

Menurut KBBI, demagog adalah seorang penggerak (pemimpin) rakyat yang pandai menghasut dan membangkitkan semangat rakyat untuk memperoleh kekuasaan.

Dalam pidatonya, Jokowi menyatakan banyak julukan-julukan yang dilontarkan kepadanya sebagai bentuk kritikan.

"Sebagai pribadi, saya menerima saja. Tapi yang membuat saya sedih, budaya santun dan budi pekerti luhur bangsa ini kelihatannya mulai hilang. Kebebasan demokrasi digunakan untuk melampiaskan kebencian dan fitnah. Polusi di wilayah budaya ini sangat melukai keluhuran budi pekerti bangsa Indonesia," tutur Presiden Jokowi.

Menanggapi pernyataan tersebut, Antonius Benny Susetyo dalam pernyataan tertulisnya yang diterima Koran Jakarta, Minggu (20/8), menyatakan apa yang Jokowi katakan harusnya menjadi "alarm" bagi bangsa Indonesia.

"Pernyataan itu seharusnya menjadi kesadaran etis bagi kita yang memiliki ideologi Pancasila, yang mengutamakan nilai ketuhanan dan kemanusiaan. Siapa pun yang melukai manusia, dia melukai Tuhan. Habituasi bangsa Indonesia harusnya adalah Pancasila, dan Pancasila mengajarkan budi pekerti serta kesopanan," jabarnya.

Jangan Dimanipulasi

Sekarang yang menjadi pertanyaan, lanjut Benny, apakah orang bebas berekspresi tanpa adanya etika. Apakah ruang bebas untuk berkritik tidak seimbang dengan kesopanan dan budi pekerti, dan apakah nilai demokrasi tunduk pada nilai publik? Jangan sampai demokrasi dimanipulasi dengan diksi bahasa, yang sebenarnya semua itu sekadar alat memuaskan kepentingan dan merebut kekuasaan.

Pakar komunikasi politik tersebut melanjutkan bahasa bisa menjadi sebuah alat untuk mendapatkan apa yang diinginkan penggunanya.

"Bahasa itu tidak netral, apalagi bahasa politik. Bahasa politik merupakan bahasa hegemoni. Hegemoni dipergunakan untuk menunjukkan adanya kelas dominan yang mengarahkan, tidak hanya mengatur masyarakat melalui pemaksaan kepemimpinan moral dan intelektual. Bahasa telah direkayasa sebagai komoditas politik demi kepentingan kelompok-kelompok dominan," jelasnya.

Staf Khusus Ketua Dewan Pengarah BPIP ini pun memberikan sebuah istilah demagog. "Demagog adalah agitator-penipu yang seakan-akan memperjuangkan rakyat padahal semua itu dilakukan demi kekuasaan untuk dirinya," katanya.

Secara khsusus Benny mengingatkan ke seluruh warga. "Waspada demagog, yang memanipulasi masyarakat memakai kritik, padahal memiliki agenda kepentingan politik dan kekuasaan yang tersembunyi," tuturnya.

Benny menyatakan fenomena demagog ini terjadi di Indonesia. Semakin marak kritik tidak memberikan kecerdasan bangsa, malah menjadi sumber kehancuran martabat kemanusiaan. Ada bahaya yang mengancam, ketika para demagog beraksi.