Skema Pembiayaan Lansia

Oleh Arif Minardi

Gagasan penerapan kartu prakerja (KP) untuk angkatan kerja muda patut diapresiasi. Namun demikian, demi keadilan sosial angkatan kerja yang sudah purna atau buruh lansia pensiun juga perlu diberi kartu serupa. Kondisi buruh lansia sangat memprihatinkan karena sistem pensiun atau tunjangan hari tua yang kurang manusiawi.

Menurut Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko, KP akan diberikan kepada lulusan SMK sebagai angkatan kerja muda. Para lulusan SMK yang sedang menunggu kesempatan kerja mendapat tunjangan sejumlah uang lewat kartu tersebut dalam jangka waktu tertentu. Angkatan kerja muda berpendidikan menengah itu selama menganggur akan digaji negara. Dalam jangka waktu tertentu mereka juga mendapat pelatihan dari pemerintah.

Pada era liberalisasi ketenagakerjaaan, capres dan cawapres mesti memiliki program atau agenda ketenagakerjaan yang baik, di antaranya merombak sistem latihan kerja dan mengalokasikan anggaran untuk membangun Wahana Latihan Kerja (WLK), yang sebelumnya disebut Balai Latihan Kerja (BLK).

WLK untuk mewujudkan postur ketenagakerjaan yang siap menghadapi era 4.0. Saatnya membangun WLK yang mampu menjadi ruang kreativitas meningkatkan keterampilan, proses kreatif, dan daya inovasi masyarakat. Angkatan kerja muda dan kaum buruh kini menjadi rebutan kontestan Pemilu 2019 karena jumlahnya sangat besar.

Para capres, cawapres, dan caleg harus memiliki komitmen dan solusi bagus terkait kondisi buruh lansia. Kondisi masa tua para pejuang produktivitas sangat memprihatinkan. Pemerintah bersama legislatif dan organisasi buruh perlu memikirkan penanganan kaum lanjut usia (lansia) yang berlatar belakang buruh. Kondisi mereka sangat mengenaskan karena tidak punya skema pembiayaan hari tua.

Diperlukan program terpadu terkait dengan kesejahteraan buruh lansia dengan belajar pembiayaan lansia di negara maju yang juga pernah mengalami masalah pelik. Ini khususnya terkait dengan skema pembiayaan. Di Indonesia hanya sebagian kecil lansia yang telah menyiapkan diri dengan pembiayaan lewat asuransi. Sebagian besar lagi tidak memiliki apa pun.

Bahkan, skema jaminan hari tua yang selama ini dijalankan BPJS Ketenagakerjaan jumlahnya sangat kecil dan masih jauh dari kebutuhan pembiayaan lansia. Jumlah iuran jaminan hari tua (JHT) yang ditetapkan 5,7 persen dari upah yang ditanggung perusahaan 3,7 persen. Sisanya, 2 persen dibayar karyawan lewat pemotongan gaji.

Di negara maju, minimal dana yang mesti diinvestasikan untuk asuransi buruh lansia sekitar 10-30 persen dari gaji. Besaran JHT dari BPJS Ketenagakerjaan masih jauh dari cukup untuk pembiayaan ketika buruh menginjak lansia. Maka, pemerintah yang akan datang hasil Pilpres 2019 sebaiknya memberi kartu buruh lansia untuk menambah tunjangan hari tua. Sudah saatnya menata skema pembiayaan terhadap kaum lansia berangkat dari realitas bahwa pada usia tertentu, seseorang berangsur-angsur akan kehilangan kemampuan beraktivitas.

Maka, para perencana keuangan global menyarankan perlu memasukkan biaya perawatan usia lansia dalam daftar kebutuhan dana pensiun. Skema pembiayaan lansia standar global contohnya long term care insurance (LTC). Skema ini cukup ideal untuk menjawab kebutuhan perawatan dan penjagaan bagi seseorang yang sudah kehilangan kemampuan beraktivitas karena tua.

Kaum lansia adalah segmen masyarakat yang paling rentan dan kurang berdaya menghadapi masalah sosial ekonomi. Negara perlu memperbaiki fasilitas sosial bagi kaum lansia yang kini jumlahnya semakin besar dalam struktur demografi. Sudah saatnya program jejaring pengamanan sosial diarahkan kepada sasaran yang lebih esensial dan sistemik sesuai dengan tren dunia.

Sebagai bangsa yang menjunjung tinggi nilai dan etika, mestinya pemerintah menempatkan penanganan lansia di atas ketentuan ekonomi. Memang harus diakui bahwa penduduk usia tua menjadi permasalahan pelik. Ada baiknya menengok Jepang yang merupakan salah satu negara dengan penduduk tua yang jumlahnya sangat besar.

Hampir seperempat dari 135 juta penduduk Jepang berusia di atas 60 tahun. Angka tersebut diperkirakan akan naik hingga 40 persen untuk beberapa tahun ke depan. Pada saat bersamaan, jumlah pekerja muda menyusut drastis. Celakanya, pemerintah Jepang tidak memiliki cukup dana untuk memenuhi sistem jaminan sosial. Sehingga beberapa tahun terakhir dilanda masalah berat terkait pembiayaan jaminan sosial kaum lansia.

Adopsi

Kini jumlah lansia Indonesia sekitar 10 persen total penduduk. Setiap tahun, jumlah lansia bertambah rata-rata 450 ribu di mana 80 persennya berada di perdesaan. Diperlukan strategi kependudukan yang bisa mengantisipasi dan memberi solusi tentang pergeseran struktur penduduk ke arah aging population.

Ada agenda global yang terkait dengan lansia dan patut diadopsi. Salah satunya, The Gerontological Society of America yang memiliki fokus untuk memperbaiki kualitas kehidupan lansia. Antara lain, melalui usaha perbaikan prasarana khususnya hunian bagi lansia. Hingga kini dukungan prasarana yang diberikan pemerintah kepada penduduk lansia masih jauh dari memadai. Hal itu bisa dilihat dari sedikitnya jumlah Panti Sosial Tresna Werdha (PSTW) dibanding jumlah lansia yang membutuhkan.

Selain itu, bangunan panti lansia negeri ini sebagian besar kurang layak karena memang sejak awal tidak didesain untuk hunian lansia. Perlu program untuk membangun panti lansia yang mampu memenuhi kebutuhan sosialisasi. Desain panti juga harus bisa mendukung peningkatan kognitif mereka.

Panti sedapat mungkin memperhatikan faktor kemunduran fungsi tubuh dan berkurangnya peran masyarakat bagi para lansia. Hal itu menyebabkan emosi labil, mudah tersinggung, dan kecewa berlarut-larut. Lansia dengan problem demikian menjadi rentan terhadap gangguan psikiatrik, seperti depresi, ansietas (kecemasan), hingga psikosis (kegilaan).

Problema muncul karena rendahnya tingkat subjective well being pada diri lansia. Tingkat subjective well being sangat penting bagi lansia karena dapat membantu menghadapi masalah dan menumbuhkan sikap positif. Diperlukan sistem perlindungan sosial lansia yang lebih layak baik melalui skema formal oleh negara maupun dengan cara menumbuhkan kearifan lokal perlindungan sosial yang telah ada.

Perlu program untuk menangani para lansia yang tidak masuk dalam jaminan pensiun. Program itu sebaiknya terpola dengan baik hingga mereka meninggal dunia. Di antaranya, mendapat pelatihan serta pemberian keterampilan untuk mengisi hari-hari akhir agar tetap produktif.

Penulis bekas anggota DPR