Skema Pembiayaan Lansia

Para capres, cawapres, dan caleg harus memiliki komitmen dan solusi bagus terkait kondisi buruh lansia. Kondisi masa tua para pejuang produktivitas sangat memprihatinkan. Pemerintah bersama legislatif dan organisasi buruh perlu memikirkan penanganan kaum lanjut usia (lansia) yang berlatar belakang buruh. Kondisi mereka sangat mengenaskan karena tidak punya skema pembiayaan hari tua.

Diperlukan program terpadu terkait dengan kesejahteraan buruh lansia dengan belajar pembiayaan lansia di negara maju yang juga pernah mengalami masalah pelik. Ini khususnya terkait dengan skema pembiayaan. Di Indonesia hanya sebagian kecil lansia yang telah menyiapkan diri dengan pembiayaan lewat asuransi. Sebagian besar lagi tidak memiliki apa pun.

Bahkan, skema jaminan hari tua yang selama ini dijalankan BPJS Ketenagakerjaan jumlahnya sangat kecil dan masih jauh dari kebutuhan pembiayaan lansia. Jumlah iuran jaminan hari tua (JHT) yang ditetapkan 5,7 persen dari upah yang ditanggung perusahaan 3,7 persen. Sisanya, 2 persen dibayar karyawan lewat pemotongan gaji.

Di negara maju, minimal dana yang mesti diinvestasikan untuk asuransi buruh lansia sekitar 10-30 persen dari gaji. Besaran JHT dari BPJS Ketenagakerjaan masih jauh dari cukup untuk pembiayaan ketika buruh menginjak lansia. Maka, pemerintah yang akan datang hasil Pilpres 2019 sebaiknya memberi kartu buruh lansia untuk menambah tunjangan hari tua. Sudah saatnya menata skema pembiayaan terhadap kaum lansia berangkat dari realitas bahwa pada usia tertentu, seseorang berangsur-angsur akan kehilangan kemampuan beraktivitas.

Maka, para perencana keuangan global menyarankan perlu memasukkan biaya perawatan usia lansia dalam daftar kebutuhan dana pensiun. Skema pembiayaan lansia standar global contohnya long term care insurance (LTC). Skema ini cukup ideal untuk menjawab kebutuhan perawatan dan penjagaan bagi seseorang yang sudah kehilangan kemampuan beraktivitas karena tua.
Halaman Selanjutnya....