Skema KPBU Pacu Proyek Kawasan Teluk Bintuni

Jakarta - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menggunakan skema kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU) atau Public Private Partnership (PPP) untuk mendorong percepatan pembangunan kawasan industri Teluk Bintuni, Papua Barat. Pasalnya, kawasan tersebut difokuskan untuk pengembangan industri petrokimia dan bahkan telah menjadi proyek strategis nasional.

Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto menyampaikan pembangunan kawasan industri Teluk Bintuni ini sejalan program prioritas pemerintah memacu pembangunan infrastruktur dan pertumbuhan industri di luar Jawa sehingga terjadi pemerataan ekonomi yang inklusif.

Kehadiran industri petrokimia di Teluk Bintuni, sebagai sektor hulu ditargetkan dapat memenuhi kebutuhan bahan baku metanol dalam negeri. Selain itu, mengurangi kebergantungan impor bahan baku tersebut dan memacu pertumbuhan industri hilir lainnya yang memberikan nilai tambah lebih besar terhadap perekonomian nasional.

"Kawasan industri ini nanti berperan penting untuk memajukan industri di Indonesia, termasuk juga memperdalam struktur manufakturnya," ujar Airlangga pada acara Market Sounding Pengembangan Kawasan Industri Petrokimia Teluk Bintuni, di Jakarta, Senin (24/9).

Airlangga memastikan Teluk Bintuni mempunyai prospek cukup besar untuk pembangunan wilayah industri karena memiliki sumber daya alam potensial. Wilayah Teluk Bintuni diperkirakan terdapat cadangan gas bumi mencapai 23,7 triliun kaki kubik (TCF).
Halaman Selanjutnya....