Sistem Zonasi Tetap Bermasalah

Pertama, pendaftaran melalui jejaring (daring/online), yaitu melalui laman (website) resmi PPDB daerah masing-masing. Kedua, pendaftaran melalui luring (luar jaringan/offline), yaitu dengan mendaftar langsung ke sekolah. Lebih dari itu, sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah wajib mengumumkan secara terbuka proses pelaksanaan dan informasi PPDB, antara lain terkait persyaratan, seleksi, daya tampung, dan hasil penerimaan peserta didik baru.

PPDB juga dapat diawasi bersama-sama oleh masyarakat. Pelanggaran dalam pelaksanaan PPDB dapat dilaporkan melalui kanal pelaporan dinas pendidikan provinsi/ kabupaten/kota masing-masing. Pemerintah boleh berencana, namun kenyataannya masih banyak masalah muncul, di antaranya penumpukan calon siswa di sekolah negeri favorit, kekurangan daya tampung sekolah, banyaknya siswa yang ditolak oleh sekolah, serta sepinya calon siswa di sekolah swasta.

Hal tersebut menimpa sekolah-sekolah di sejumlah daerah, seperti di Pekanbaru, Kalimantan Barat, Banjarmasin, Batam, Solo, hingga Bekasi. Bahkan, di beberapa daerah mencuat masalah perlakukan khusus bagi pejabat yang ingin mendaftarkan sekolah. Tak tanggung-tanggung, perlakuan khusus ini termaktub di dalam peraturan gubernur sehingga mengurangi alokasi peserta didik.

Masih adanya masalah penerimaan siswa baru tidak bisa lepas dari kesalahan memahami sistem zonasi. Ini artinya, sosialisasi kebijakan sistem zonasi gagal dimengerti oleh sebagian pelaksana di lapangan. Gagal paham sistem zonasi boleh jadi karena diterapkan terlalu terburu-buru sehingga ada yang belum siap.

Bisa juga akibat terlalu banyak campur tangan kepentingan sehingga sulit memetakan prioritas kerja. Tapi, persoalan mendasar dari sistem penerimaan siswa baru adalah pendataan. Jadi, kapasitas yang ada dengan permintaan selalu tidak klop saban tahunnya. Dengan kata lain, pemerataan pendidikan memang belum maksimal.