Sistem Zonasi Tetap Bermasalah

Pekan depan merupakan hari pertama peserta didik baru memulai tahun ajaran 2017/2018. Sebagian serbabaru, sebagian lainnya berupaya untuk menyesuaikan diri. Di pundak mereka masa depan bangsa ini bergantung. Soalnya kemudian, ternyata Pendaftaran Peserta Didik Baru (PPDB) 2017 masih meninggalkan persoalan.

Beragam polemik pun bermunculan, termasuk merebaknya protes orang tua atas sistem yang diterapkan pemerintah, yakni sistem zonasi. Sistem zonasi itu merupakan implikasi dari Permendibud Nomor 17 Tahun 2017 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, atau Bentuk Lain yang Sederajat.

Di dalam Permendikbud itu termuat penerapan sistem zonasi, sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah wajib menerima calon peserta didik yang berdomisili pada radius zona terdekat dari sekolah paling sedikit sebesar 90 persen dari total jumlah peserta didik yang diterima. Domisili calon peserta didik tersebut berdasarkan alamat pada kartu keluarga yang diterbitkan paling lambat enam bulan sebelum pelaksanaan PPDB.

Radius zona terdekat ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kondisi di daerah tersebut. Kemudian, sebesar 10 persen dari total jumlah peserta didik dibagi menjadi dua kriteria, yaitu 5 persen untuk jalur prestasi, dan 5 persen untuk peserta didik yang mengalami perpindahan domisili. Namun, sistem zonasi tersebut tidak berlaku bagi sekolah menengah kejuruan (SMK).

Alasan mendasar penerapan sistem zonasi adalah pentingnya pemerataan kualitas pendidikan. Ini artinya, semua sekolah harus jadi sekolah favorit dan tidak ada lagi sekolah yang mutunya rendah. Pemerintah meyakini, PPDB menjamin penerimaan peserta didik baru berjalan secara objektif, akuntabel, transparan, dan tanpa diskriminasi sehingga mendorong peningkatan akses layanan pendidikan. PPDB dapat dilakukan dengan dua acara.

Pertama, pendaftaran melalui jejaring (daring/online), yaitu melalui laman (website) resmi PPDB daerah masing-masing. Kedua, pendaftaran melalui luring (luar jaringan/offline), yaitu dengan mendaftar langsung ke sekolah. Lebih dari itu, sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah wajib mengumumkan secara terbuka proses pelaksanaan dan informasi PPDB, antara lain terkait persyaratan, seleksi, daya tampung, dan hasil penerimaan peserta didik baru.

PPDB juga dapat diawasi bersama-sama oleh masyarakat. Pelanggaran dalam pelaksanaan PPDB dapat dilaporkan melalui kanal pelaporan dinas pendidikan provinsi/ kabupaten/kota masing-masing. Pemerintah boleh berencana, namun kenyataannya masih banyak masalah muncul, di antaranya penumpukan calon siswa di sekolah negeri favorit, kekurangan daya tampung sekolah, banyaknya siswa yang ditolak oleh sekolah, serta sepinya calon siswa di sekolah swasta.

Hal tersebut menimpa sekolah-sekolah di sejumlah daerah, seperti di Pekanbaru, Kalimantan Barat, Banjarmasin, Batam, Solo, hingga Bekasi. Bahkan, di beberapa daerah mencuat masalah perlakukan khusus bagi pejabat yang ingin mendaftarkan sekolah. Tak tanggung-tanggung, perlakuan khusus ini termaktub di dalam peraturan gubernur sehingga mengurangi alokasi peserta didik.

Masih adanya masalah penerimaan siswa baru tidak bisa lepas dari kesalahan memahami sistem zonasi. Ini artinya, sosialisasi kebijakan sistem zonasi gagal dimengerti oleh sebagian pelaksana di lapangan. Gagal paham sistem zonasi boleh jadi karena diterapkan terlalu terburu-buru sehingga ada yang belum siap.

Bisa juga akibat terlalu banyak campur tangan kepentingan sehingga sulit memetakan prioritas kerja. Tapi, persoalan mendasar dari sistem penerimaan siswa baru adalah pendataan. Jadi, kapasitas yang ada dengan permintaan selalu tidak klop saban tahunnya. Dengan kata lain, pemerataan pendidikan memang belum maksimal.