Sistem Biometrik Tak Perlu Kartu

JAKARTA - Kementerian Sosial merencanakan sistem biometrik untuk penyaluran bantuan sosial tanpa kartu, terutama untuk penyaluran Bantuan Pangan Nontunai. "Kita buat penyaluran tanpa kartu. Data kami sudah padan dengan data kependudukan, tinggal di-compared," ujar Menteri Sosial Tri Rismaharini dalam Rapat Kerja Komite III DPD di Jakarta, Selasa (21/9).

Risma mengatakan, menurut survei, selain beras, uang bansos tersebut seringkali dibelikan rokok dan minuman keras. Atau jika penerima manfaat sedang sakit, tidak bisa membeli kebutuhan pangan di e-Warong, lalu menyuruh anaknya.

Maka, dengan sistem biometrik diharapkan dapat mengendalikan pembelian uang bansos di e-Warong mana saja, sehingga penyaluran bansos menjadi tepat sasaran. "Dengan pengendalian itu, uang tidak akan cair kalau untuk membeli rokok. Belanja hanya bisa dengan biometrik," ujar dia.

Sistem tersebut menurut Risma, sedang dipersiapkan. Tujuannya untuk penertiban penyaluran bansos serta pengentasan kemiskinan dengan pembuatan dasbor laporan. Selain itu, apabila di suatu daerah tidak bisa membeli bahan makanan pokok beras dapat diganti dengan bahan makanan pokok lainnya
seperti sagu.

Mengakselerasi

Menteri Sosial Tri Rismaharini juga memaparkan strategi mengakselerasi penanganan kemiskinan, bertumpu pada dua pilar utama yakni meningkatkan pendapatan dan mengurangi pengeluaran.
Risma menyatakan, peningkatan pendapatan dilakukan dengan menghidupkan "mesin kedua" perekonomian. Pelakunya bisa ibu atau bapak di dalam rumah tangga.

"Untuk menghidupkan 'mesin kedua' bisa dilakukan dengan memberi kesempatan kerja atau meningkatkan kemampuan kewirausahaan. Dengan demikian, dalam keluarga tersebut pasangan suami istri sama-sama memiliki kegiatan produktif," kata Risma.

Dalam paparannya, Risma menyampaikan pemerintah fokus pada program untuk menekan pengeluaran keluarga miskin dan rentan seperti pengeluaran sehari-hari yang menyangkut kebutuhan sandang, pangan dan papan. "Di sini pemerintah mengurangi beban ekonomi melalui penerapan kebijakan subsidi secara proporsional dan dengan bantuan sosial yang mencakup kebutuhan pokok, kesehatan, serta pendidikan," kata Risma .

Untuk meningkatkan pendapatan, Kemensos menghubungkan penerima manfaat yakni pemulung, gelandangan, dan pengemis dengan dunia kerja melalui peningkatan kewirausahaan sosial.
Untuk mengurangi biaya sekolah serta perawatan kesehatan ibu hamil dan balita, Kemensos mengintervensi keluarga miskin dengan Program Keluarga Harapan (PKH).

"Dalam PKH ada komponen anak sekolah, pemeriksaan kesehatan ibu hamil dan balita," kata Risma.
Di samping PKH, Program Bantuan Sosial Tunai juga untuk meningkatkan daya beli penerima manfaat. Kedua, bansos memberi bantuan dana kepada Keluarga Penerima Manfaat. Sementara itu, Program Kartu Sembako/Bantuan Pangan Non Tunai disalurkan untuk pemenuhan kebutuhan pokok.

Dua strategi tersebut disusun dengan latar belakang pemikiran bahwa kebijakan percepatan penanganan kemiskinan tidak bisa berjalan tanpa titik akhir. Risma menyatakan, untuk mencapai target, Kemensos perlu menyiapkan daya ungkit program.