Siapkan "Big Data" dan "Data Science"

Amalia Adininggar Widyasanti, PhD, ditunjuk Presiden Joko Widodo untuk menjadi Plt Kepala Badan Pusat Statistik (BPS). Dia memulai tugas pada 17 Juli 2023, menggantikan pejabat sebelumnya, Margo Yuwono. Amalia sebelumnya merupakan Deputi Bidang Ekonomi di Bappenas.

Berikut kutipan wawancara wartawan Koran Jakarta, Fredrikus W Sabini, dengan Plt. Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti, dalam sejumlah kesempatan. Dia memaparkan tentang bagaimana BPS menyikapi perkembangan teknologi data, masalah melambatnya pertumbuhan ekonomi triwulan III-2023, tren penurunan produksi beras, serta kondisi perekonomian nasional saat ini.

Perkembangan ekonomi digital itu pesat, bagaimana BPS meresponsnya agar tidak tertinggal?

Merespons pesatnya pertumbuhan ekonomi digital, Badan Pusat Statistik (BPS) menerbitkan Peraturan BPS Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penyampaian dan Pengelolaan Data dan/atau Informasi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik yang disosialisasikan, Senin (30/10).

Peraturan BPS Nomor 4 Tahun 2023 ini berisi ruang lingkup penyampaian data dan/atau informasi PMSE oleh Penyelenggara PMSE kepada BPS, antara lain mencakup jenis, waktu penyampaian, dan tata cara penyampaian data dan/ atau informasi PMSE.

Apa manfaatnya aturan ini?

Melalui peraturan ini maka selanjutnya tidak ada lagi data perdagangan melalui sistem elektronik yang bersumber dari lembaga lain selain dari BPS.

Selama ini kan kita nggak punya datanya, sementara Thailand sudah punya. Sementara penetrasi akses internet di Indonesia makin luas dan potensi ekonomi digital makin besar.

Memang seberapa tingkat penetrasi akses internet di RI?

Penetrasi akses internet Indonesia pada tahun 2022 telah mencakup sekitar 183 juta penduduk. Tumbuh pesat dibandingkan lima tahun sebelumnya yang hanya 83 juta penduduk. Hampir separuh di antaranya dilakukan oleh kelompok usia produktif, untuk berbagai keperluan, termasuk sebanyak 16,51 persen di antaranya mengakses internet untuk pembelian barang dan jasa.

Karena itu mempertimbangkan bahwa transaksi digital berpotensi besar menjadi akselerator perekonomian Indonesia, maka pemerintah perlu memiliki data transaksi elektronik yang akurat dan komprehensif agar dari sana dapat dirumuskan berbagai kebijakan berbasis data (data-driven policy) yang memastikan bahwa seluruh aktor dalam ekonomi digital ini memperoleh manfaat, terutama konsumen dan UMKM dalam negeri yang mencakup lebih dari 99 persen usaha di Tanah Air.

Pemerintah melalui Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) telah mengamanatkan BPS sebagai institusi yang menerima penyampaian data dari penyelenggara PMSE dan selanjutnya BPS menerbitkan Peraturan BPS Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penyampaian dan Pengelolaan Data dan/atau Informasi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.

Apakah kerahasiaan data dijamin aman?

BPS menjamin kerahasiaan data yang diterima dari penyelenggara PMSE dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik dan juga mengacu pada prinsip-prinsip fundamental statistik resmi negara sesuai panduan PBB (UN Fundamental Principles of Official Statistics).

Data ini bersumber dari e-commerce dan apabila ada platform yang tidak mematuhi akan diberi sanksi oleh Kementerian Perdagangan (Kemendag).

Kapan mulainya?

Data perdagangan online ini akan disampaikan secara triwulan dan mulai berlaku Januari tahun depan. Saat ini, kami sedang menyiapkan keputusan Kepala BPS sebagai petunjuk teknisnya.

BPS ditunjuk sebagai regional hub big data dan data science Asia Pasifik. Apa maksudnya?

Ini merupakan kepercayaan yang besar untuk Indonesia terutama BPS. Pembentukan Regional Hub on Big Data dan Data Science untuk Asia dan Pasifik di Indonesia sangat penting untuk memfasilitasi kemajuan penggunaan big data dan data science di lingkup statistik resmi.

Dengan menggabungkan big data dan data sains, regional hub tersebut berperan sebagai pusat transformasi dan modernisasi sistem statistik di kawasan Asia dan Pasifik.

Apa manfaatnya?

Ditunjuknya Indonesia sebagai regional hub diharapkan bisa lebih mengembangkan big data dan data science di Indonesia. Big data dan data science akan bisa melengkapi dan memperkaya statistik resmi yang akan dihasilkan oleh BPS.

Apa rencana selanjutnya?

Dalam waktu dekat, BPS akan menindaklanjuti terkait nota kesepahaman (MoU) antara BPS dan United Nations (UN) agar pengembangan yang ada saat ini bisa berjalan dengan baik. Selain itu, BPS juga berupaya mempererat kerja sama dengan mitra pengembangan atau development partner.

Kami juga akan terus berkolaborasi dengan negara-negara Asean khususnya dan negara-negara di luar Asean yaitu kawasan Asia Pasifik.

UN Global Platform sebelumnya mengembangkan empat regional hub for big data yang berada di Brasil, Tiongkok, Rwanda, dan Uni Emirat Arab selama tahun 2020 dan 2021. Kemudian, regional hub for big data yang berada di Tiongkok rencananya akan ditingkatkan menjadi UN Global Center.

Saat sidang ke-54 di United Nations Statistical Commission pada 22 Februari hingga 3 Maret 2023 di New York, Indonesia menyatakan dukungannya terhadap upaya Tiongkok untuk meningkatkan regional hub menjadi UN Global Center.

Pada momen yang sama, Indonesia menyampaikan kesiapan diri membentuk regional hub for big data untuk menggantikan posisi Tiongkok.

Usulan Indonesia tersebut disambut baik oleh United Nations Statistics Division (UNSD-DESA), United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (UNESCAP), Tiongkok, dan Australia.

Bagaimana dengan pertumbuhan ekonomi triwulan III-2023?

Pertumbuhan ekonomi Indonesia di triwulan III-2023 berada pada level 4,94 persen secara tahunan (yoy). Nilai Produk Domestik Bruto (PDB) atas dasar harga berlaku (ADHB) Indonesia hingga triwulan III-2023 mencapai 5.296,0 triliun rupiah dan atas dasar harga konstan (ADHK) 3.124,9 triliun rupiah.

Di tengah melambatnya perekonomian global, terjadinya perubahan iklim dan menurunnya harga komoditas ekspor unggulan, resiliensi ekonomi Indonesia tecermin melalui pertumbuhan ekonomi sebesar 4,94 yoy atau secara kumulatif tumbuh 5,05 persen ctc.

Secara kuartal ke kuartal (qtq), pertumbuhan ekonomi pada triwulan III-2023 lebih rendah dibandingkan triwulan II-2023. Hal ini merupakan pola yang sama terjadi di beberapa tahun sebelumnya, di mana pertumbuhan ekonomi pada triwulan III kondisinya selalu lebih rendah dibandingkan dengan triwulan II, kecuali pada 2020 saat terjadi pandemi Covid-19.

Secara yoy, ekonomi triwulan III-2023 tumbuh 4,94 persen, meskipun melambat dibandingkan triwulan yang sama tahun sebelumnya, yaitu di angka 5,73 persen.

Kondisi ini menggambarkan apa?

Dengan capaian ini, ekonomi Indonesia tetap terjaga solid dan tumbuh positif. Pertumbuhan ekonomi pada triwulan III-2023 secara yoy menurut lapangan usaha, didorong oleh sektor transportasi dan pergudangan yang tumbuh 14,74 persen, jasa lainnya 11,14 persen, dan akomodasi makanan minuman 10,90 persen.

Apa pemicunya?

Hal ini tentunya didorong oleh peningkatan aktivitas produksi, mobilitas masyarakat, kunjungan wisatawan mancanegara yang meningkat, serta terselenggaranya beberapa acara nasional dan internasional, serta dimulainya kegiatan politik menjelang pemilu.

Kemudian, menurut pengeluaran pertumbuhan ekonomi secara yoy di triwulan III-2023, didorong oleh konsumsi rumah tangga yang tumbuh sebesar 5,06 persen, PMTB 5,77 persen, dan konsumsi LNPRT 6,21 persen.

Kenapa pertumbuhan ekonomi triwulan III melambat dibandingkan periode yang sama tahun lalu 5,73 persen dan dibandingkan kuartal sebelumnya 5,17 persen (yoy)?

Pertumbuhan ini utamanya didorong oleh konsumsi rumah tangga. Namun, tercatat konsumsi rumah tangga di triwulan III-2023 hanya tumbuh sebesar 2,63 persen yoy, atau melambat dibandingkan pada triwulan II-2023 yang tumbuh 5,51 persen.

Atas kondisi ini, pertumbuhan ekonomi di triwulan III-2023 pun ikut terdampak. Kontribusi ini sebenarnya relatif kecil dibandingkan dengan triwulan lalu, karena konsumsi rumah tangga telah mencapai puncaknya di triwulan II.

Pertumbuhan konsumsi rumah tangga tertinggi terjadi pada transportasi dan komunikasi, tecermin dari peningkatan penjualan sepeda motor dan penumpang angkutan rel, laut, dan udara, serta restoran dan hotel yang tecermin dari peningkatan Tingkat Penghunian Kamar (TPK) Hotel.

Kemudian, Komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) juga tumbuh positif yaitu sebesar 1,81 persen. Di dorong oleh kelompok barang modal bangunan, kendaraan, CBR, dan produk kekayaan intelektual.

Pertumbuhan PMTB juga dipengaruhi oleh meningkatnya nilai konstruksi, peningkatan impor kendaraan berupa pesawat terbang dan kapal laut, serta belanja modal pemerintah tumbuh positif.

Selain itu, konsumsi LNPRT (lembaga non-profit rumah tangga) dengan sumber pertumbuhan sebesar 0,07 persen, didorong oleh peningkatan aktivitas partai politik menjelang Pemilu 2024. Meski demikian, ekspor mengalami kontraksi, terutama komoditas nonmigas, seperti bahan bakar mineral, lemak dan minyak hewan/nabati, dan mesin/peralatan listrik, serta ekspor barang migas, seperti gas alam, hasil minyak dan minyak mentah. Sedangkan ekspor jasa tumbuh positif, seiring peningkatan jumlah wisman dan devisa masuk dari luar negeri.

Di tengah perlambatan ini, sektor mana yang menyelamatkan?

Menurut lapangan usaha, industri pengolahan menjadi sumber pertumbuhan tertinggi, yakni sebesar 1,06 persen. Kontribusi industri pengolahan ini lebih tinggi dari kuartal III-2022 dan kuartal II-2023. Selain industri pengolahan, sumber pertumbuhan lainnya adalah perdagangan sebesar 0,66 persen, serta transportasi dan pergudangan sebesar 0,61 persen, serta konstruksi sebesar 0,60 persen.

Kontribusi industri pengolahan ini sejalan dengan kinerja PMI Manufaktur Indonesia. PMI Manufaktur Indonesia pada Oktober 2023 menggenapkan selama 25 bulan berturut-turut.

Bagaimana dengan jumlah wisman yang berkunjung ke RI?

Secara kumulatif hingga Agustus 2023, jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) ke Indonesia mengalami peningkatan sebesar 166,12 persen dibandingkan dengan total kunjungan pada periode yang sama pada 2022.

Pada Agustus 2023 sudah mencapai 7,44 juta kunjungan, sedangkan pada periode yang sama tahun 2022 hanya mencapai 2,79 juta kunjungan.

Hingga bulan ke delapan 2023, jumlah kunjungan wisman ke Indonesia telah melampaui total kunjungan keseluruhan pada 2022 yaitu sebanyak 5,89 juta kunjungan.

Bagaimana dengan produksi beras kita yang terus menurun?

Tren produksi beras pada periode 2021 hingga 2023 menurun. Pada 2023 terjadi penurunan produksi beras kalau dibandingkan tahun sebelumnya selama periode September-Desember terjadi penurunan 0,06 juta ton. Sedangkan untuk periode Oktober sampai Desember terjadi penurunan produksi beras sebanyak 0,59 juta ton. Sementara sepanjang 2023, BPS memperkirakan penurunan produksi beras mencapai 0,65 juta ton.

Oleh sebab itu, sejak Juli 2023 ini memang terjadi defisit produksi beras. Namun, data tersebut belum mencakup data impor, di mana di Desember diperkirakan terjadi defisit tertinggi yaitu 1,45 juta ton.

Akan tetapi, apabila dijumlahkan dengan data impor, sepanjang 2023 masih tercatat surplus produksi beras. Namun jumlah surplusnya dibandingkan tahun lalu mengalami penurunan. Pada 2022, tercatat beras di Indonesia surplus beras 1,34 juta ton, sedangkan pada 2023 diperkirakan hanya 0,28 juta ton.

Kira-kira bagaimana dengan perdagangan beras dunia?

Tahun ini, memang terjadi keunikan dalam perdagangan beras dunia. Pasalnya, beberapa negara menerapkan restriksi ekspor beras. Salah satunya adalah India yang merupakan salah satu sumber utama impor beras Indonesia.

Negara tersebut menerapkan kebijakan restriksi ekspor untuk mengamankan stok beras di negaranya. Kebijakan restriksi ekspor beras India mulai dilakukan sejak Juli 2022 dan diperkirakan akan berlanjut sampai Desember 2023.

Berdasarkan catatan BPS, impor beras Indonesia dari India pun mulai menghilang digantikan dari negara lainnya. Pangsa nilai impor beras Indonesia berdasarkan negara 2023 berubah, yakni 74,06 persen beras impor Indonesia berasal dari Vietnam, lalu 24,35 persen dari Thailand, dan 0,39 persen dari India.

Adapun per Oktober 2023, masih jadi penyumbang utama inflasi tertinggi, disusul andil komoditas cabai rawit dan cabai merah. Beras yang inflasinya 1,72 persen secara bulanan, memberikan andil inflasi sebesar 0,06 persen dari 0,17 persen inflasi bulanan.