Siap Siaga! 5 Juta Buruh Se Indonesia Gelar Aksi Mogok Massal Sebulan Demi Capai 3 Tuntutan

Melalui aksi mogok kerja dan unjuk rasa, Said berharap Gubernur atau Bupati/Walikota sekiranya dapat membuat surat rekomendasi penolakan kenaikan BBM kepada Presiden dan Pimpinan DPR RI.

"Aspirasi daerah harus didengar. Surat rekomendasi penolakan kenaikan harga BBM dikirim ke Presiden dan pimpinan DPR. Supaya mereka paham bahwa kebijakan pusat telah menyengsarakan rakyat di daerah," ujar Said.

Tak hanya itu, Said melanjutkan Partai Buruh juga meminta Gubernur dan Bupati mendesak DPR membuat pansus BBM. Pasalnya, mereka menyoroti kenaikan BBM oleh Pertamina sementara pengusaha swasta dapat menjual BBM dengan harga lebih murah.

"Pansur DPR RI diharapkan bisa membongkar kenapa swasta bisa menjual BBM lebih murah? Apa yang terjadi dengan pembiayaan bersubsidi? Apakah ada mafia di penentuan harga BBM? Serta apa implikasi terhadap daya beli yang merosot?," tegasnya.