Siaga Hadapi Karhutla

Sejak karhutla merebak, Pemerintah Provinsi Riau telah menetapkan status siaga sejak 12 Februari 2019 hingga akhir Oktober mendatang. Hal ini merupakan salah satu langkah cepat yang diambil pemerintah daerah dalam menanggulangi kebakaran. Dengan penetapan status siaga, semua pihak pusat dan daerah akan berjaga-jaga dan siaga agar karhutla bisa dihentikan sejak dini.

Ke depan, kita patut mencermati pernyataan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto tentang tiga kelemahan upaya pencegahan dan penanggulangan karhutla yang harus dan segera diatasi. Pertama, sistem peringatan dini yang tergantung pada satelit. Padahal, satelit itu melaporkan titik-titik api setiap enam jam. Kondisi ini membuat penanggulangan tidak efektif. Sebab ketika terjadi kebakaran di daerah terpencil atau tidak terpantau manusia, enam jam kemudian baru terdeteksi, kebakaran sudah meluas.

Kedua, tim bantuan kerap kesulitan untuk mencapai lokasi kebakaran. Akses yang sulit dijangkau melalui jalur darat membuat operasi pemadaman menjadi tidak optimal. Ketiga, keterbatasan alat pemadaman menjadi kendala terakhir yang harus diselesaikan.

Untuk itu, Panglima TNI memberikan solusi yaitu menempatkan prajurit TNI di setiap areal lahan gambut yang rawan terbakar. Lokasi itu nantinya ditentukan oleh prediksi BMKG dan BPBD. Dengan demikian, prajurit-prajurit TNI diwajibkan mendirikan tenda dan siaga di lokasi rawan kebakaran. TNI yang diwajibkan siaga 24 jam tersebut juga menjadi mata dan telinga apabila ada wilayah terdekat mengalami kebakaran.

Strategi selanjutnya, TNI akan membantu peralatan pemadam kebakaran dengan daya kerja tinggi. Alat-alat itu, selain untuk menanggulangi karhutla juga bisa dimanfaatkan untuk membasahi gambut kering agar tidak mudah terbakar.