Setop Swastanisasi Air, DKI Konsultasi ke KPK

JAKARTA - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melakukan konsultasi ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait rencana penghentian swastanisasi air di Jakarta. Pihaknya akan berkoordinasi dengan tim Koordinasi dan Supervisi Pencegahan (Korsupgah) KPK agar tidak terjadi potensi rasuah dalam pelaksanaannya.

"Ini kita menyampaikan hasil telaah-telaahan. Apa yang harus dikerjakan. Aspek hukumnya seperti apa, belum ada kebijakan yang diambil. Begitu saja. Justru itu, kita menjelaskan saja apa yang sudah kita lakukan," ujar Sekretaris Daerah Provinsi Jakarta, Saefullah, di Balai Kota, Jakarta Pusat, Kamis (9/5).

Diakuinya, konsultasi ke KPK itu merupakan permintaan dari tim Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Meski demikian, dia memastikan tidak ada kaitannya dengan potensi korupsi yang terjadi dalam swastanisasi air itu.

"Ini mau dilihat apa yang sudah dilakukan. Kan kita belum melakukan apa-apa terhadap itu. Kajiannya sana-sini, kiri-kanan, kiri-kanan semuanya dikaji. Paling efektif, efisien dan menguntungkan buat semua pihak," kata mantan Wali Kota Jakarta Pusat itu.

Dia mengatakan, air merupakan kebutuhan pokok seluruh rakyat. Sehingga, layanan air bersih itu harus dipastikan sampai ke lapisan masyarakat. Saat ini, ungkap Saefullah, cakupan pasokan air perpipaan baru mencapai 60 persen.
Halaman Selanjutnya....