Sering Kunker, Kinerja DPRD Tak Optimal

JAKARTA - Kinerja Anggota DPRD DKI Jakarta tidak optimal, karena sering melakukan kunjungan kerja (kunker) dan studi banding ke pelosok daerah. Kunker ini dinilai tidak sebanding dengan hasil kinerja berupa peraturan daerah (Perda) yang dihasilkan setiap tahun.

"Kunker dan studi banding juga rawan manipulasi anggaran. Masyarakat tidak suka wakil rakyat yang menghambur-hamburkan uang. Kalau memang merugikan masyarakat, bisa saja haknya dicabut sebagai anggota dewan," ujar Ketua Koalisi Rakyat Pemerhati Jakarta Baru (Katar) Sugiyanto, di Jakarta, Rabu (11/4).

Diakuinya, kunker dan studi banding ini didasari oleh Pergub Nomor 190 Tahun 2017 tentang Biaya Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Negeri yang diterbitkan Gubernur Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Pergub ini merupakan turunan PP Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD. Terlebih, nominal tunjangan anggota dan pimpinan DPRD dalam PP Nomor 18 Tahun 2017 ini, mengalami kenaikan.

"Hapus semua itu, PP-nya juga hapus saja. Cuma jalan-jalan saja. Ini mau memanjakan anggota dewan atau mau menyuruh kerja anggota dewan. Itu namanya PP suap yang dilegalkan," katanya.

Dia berharap, Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan dan Sandiaga Uno meninjau kembali Pergub Nomor 190 Tahun 2017 yang telah terbit sebelumnya. Dia menganggap, kunker atau studi banding yang selama ini berjalan tidak berdasarkan kebutuhan warga Ibu Kota.
Halaman Selanjutnya....