Sering Kunker, Kinerja DPRD Tak Optimal

"Bahkan seolah dipaksakan atau hanya memanfaatkan kesempatan untuk roadshow ke daerah. Misalnya saja, DPRD DKI berkunjung ke Kota Makassar itu bisa dipersepsikan salah alamat. Bagaimana mereka studi ke Makassar yang hanya DPRD Kota. Sementara DKI adalah provinsi yang berstatus otonomi khusus pula. Atau ada juga yang ke Raja Ampat," jelasnya.

Sugiyanto juga mendorong Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk melakukan audit investigasi terkait penggunaan dana kunker dan studi banding anggota DPRD DKI. Dia menilai, uang rakyat sebesar miliaran rupiah berpotensi diselewengkan begitu saja.

"Kunker Dewan itu harus ada dampaknya ke masyarakat, harus ada hasilnya, tapi Kunker Dewan yang tiga hari dalam seminggu itu hasilnya apa? Lagipula imbas kunker yang dilakukan pada Kamis-Sabtu setiap pekan itu sangat luar biasa bagi kinerja Dewan," ungkapnya.

Dalam APBD DKI Jakarta tahun 2018, anggaran kunker anggota DPRD DKI Jakarta mencapai 107,7 miliar rupiah. Anggaran ini naik dari tahun sebelumnya 28,7 miliar rupiah. Anggaran ini disiapkan untuk kegiatan biaya hotel, representasi, taksi, hingga tiket pesawat. Dalam situs apbd.jakarta.go.id, terdapat anggaran representasi perjalanan dinas dalam negeri untuk anggota DPRD dan pejabat eselon II.

Jumlah orang yang ikut kunjungan kerja dalam satu tahun ditulis 7.752 orang. Tiap orang mendapat biaya representasi 150.000 rupiah, sehingga total biaya representasi 1,1 miliar.
Halaman Selanjutnya....