Serahkan Pengelolaan Pasar Rakyat oleh Koperasi

JAKARTA - Kementerian Koperasi dan UKM terus berupaya agar pasar rakyat dikelola oleh koperasi yang profesional. Sebab, pengelolaan pasar rakyat oleh koperasi memiliki berbagai kelebihan.

Asisten Deputi Pemasaran Kementerian Koperasi dan UKM, Herustiati, mengatakan kelebihan tersebut, di antaranya jaringan permodalan bersama, jumlah anggota yang banyak, kepemimpinan yang kolegial dan pengawasan yang kuat, berorientasi pada kepentingan orang banyak, dan mampu memperluas kegiatan masyarakat.

Dia menyebutkan pengelolaan pasar rakyat oleh koperasi secara profesional secara langsung mendorong peningkatan ekonomi daerah, memacu pertumbuhan usaha koperasi atau usaha mikro dan kecil sebagai anggota koperasi dalam rangka mendukung pertumbuhan kesempatan kerja dan penanggulangan kemiskinan.

"Selain itu, juga mampu mendorong pengembangan daerah perbatasan, daerah tertinggal dan pascabencana serta mendukung upaya peningkatan ekonomi daerah dan kesejahteraan masyarakat," ungkap dia, di Jakarta, Selasa (2/10).

Dia mengatakan, sejak tahun 2003 hingga 2017, Kemenkop dan UKM telah menfasilitasi revitalisasi pasar rakyat sebanyak 731 unit yang tersebar di 33 provinsi pada 385 kabupaten/kota. Revitalisasi ini difasilitasi melalui tiga pola skema, yakni dana bergulir, tugas pembatuan dan bantuan sosial.

Khusus pada 2016 sampai dengan 2019 dilaksanakan melalui pola tugas pembantuan. Pada tahun ini (2018) sebanyak 51 unit di 31 provinsi pada 51 kabupaten/kota telah berjalan, dan empat kabupaten/kota telah selesai 100 persen melaksanakan kegiatan, dan 47 kabupaten/kota masih dalam proses pelaksanaan fisik 25 hingga 90 persen. "Ditargetkan akhir tahun ini bisa selesai 100 persen pelaksanaannya di daerah," kata Herustiati.

Dia menambahkan, pengembangan program revitalisasi pasar rakyat didasarkan pada sejumlah aspek. Aspek itu di antaranya, lokasi di wilayah perbatasan, tertinggal, atau pascagempa. Pada pasar yang telah ada dengan kondisi bangunan yang memprihatinkan.

Aspek terakhir, pembangunan baru dalam rangka relokasi hanya dilakukan jika terdapat kesepakatan penutupan pasar lama oleh Pemda atau pertimbangan tertentu sesuai tata ruang wilayah.

"Revitalisasi pasar rakyat itu merupakan rangkaian penataan kota. Misalnya, dari keberadaan pasar di jalur padat lalu lintas yang mengganggu, kesemrawutan, becek, kumuh, dan bau yang berada di dalam kabupaten/kota," pungkasnya.mza/E-3