Sensus 'Stunting' Mulai Tahun Ini

JAKARTA - Menteri Kesehatan (Menkes), Budi Gunadi Sadikin, mengatakan, sensus stunting mulai dilakukan tahun 2023. Hasil sensus nanti akan disandingkan dengan hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2023.

"Tahun 2023 ini akan kita sandingkan jadi hasil dari SSGI seperti apa, hasil dari sensus atau pengukuran langsung seperti apa," ujar Menkes dalam Sosialisasi Kebijakan Intervensi Percepatan Penurunan Stunting tahun 2023, secara daring, Jumat (3/2).

Dia mengatakan, langkah ini merupakan transisi untuk menyediakan data terkait stunting atau kondisi gizi sesuai dengan nama dan alamat (by name by address). Dia berharap, tahun 2024 sensus bisa dilakukan di semua daerah. "Kami harapkan ke depannya tahun 2024, kita lakukan. Tergantung kesiapan infrastruktur merata di seluruh provinsi," jelasnya.

Budi mengakui, belum semua daerah mampu melakukan sensus mengingat kondisi infrastruktur yang belum merata. Dalam penerapan sensus pada tahun 2024, baru akan dilakukan oleh daerah-daerah yang sudah maju dalam pengukuran stunting.

Dia menambahkan, pihaknya sudah menyalurkan alat-alat pengukuran stunting seperti alat timbangan ke daerah. Hanya saja, perlu metode pengukuran dan pelaporan yang sama dari para kader dalam penerapan sensus. "Harus dipastikan metode pengukuran dan pelaporannya harus sama. Kita harapkan tahun 2023 bisa kita rapikan sehingga nanti secepat mungkin masuk by name by address," katanya.

Menkes menerangkan, SSGI tetap dilakukan mengingat sudah berjalan selama 10 tahun lebih. Menurutnya, jika metode survei langsung diganti dengan sensus, maka berpotensi membingungkan masyarakat.

Dia menjelaskan, dalam SSGI, angka stunting di Indonesia turun dari 24,4 persen pada tahun 2021 ke 21,6 persen pada tahun 2022. Dia berharap tahun ini Indonesia bisa mengejar penurunan ke angka 17 persen. "Agar momentum dari 21,6 persen ke 14 persen bisa terjaga," tandasnya.

Sementara itu, Wakil Presiden Ma'ruf Amin mendukung pelaksanaan program cadangan pangan sebagai solusi atas permasalahan kekerdilan atau stunting. "Saya setuju sekali penanganan stunting itu menggunakan cadangan pangan yang kita punya," kata Ma'ruf Amin saat bertemu jajaran Dewan Pengurus Pusat Serikat Petani Indonesia (DPP SPI) di Istana Wapres, Jakarta, Jumat.

Berdasarkan Survei Status Gizi Indonesia Tahun 2022, angka prevalensi stunting di Indonesia masih berada di angka 21,6 persen. Oleh karena itu, Pemerintah menargetkan prevalensi stunting di 2024 menjadi 14 persen, sehingga perlu upaya percepatan pengentasan stunting, termasuk melalui peningkatan cadangan pangan bagi masyarakat Indonesia.

Lebih lanjut, Ma'ruf Amin menjelaskan saat ini Pemerintah mendorong peningkatan gizi masyarakat melalui konsumsi protein hewani. Hal itu sebagai salah satu upaya percepatan penurunan stunting. "Sekarang, Pemerintah mendorong protein hewani dan itu juga sekaligus mendorong peternakan kita tumbuh," ungkapnya.

Ketua Umum DPP PSI Henry Saragih mengatakan pihaknya akan terus mendukung upaya Pemerintah dalam kemajuan pangan Indonesia, khususnya bidang pengembangan kedaulatan pangan dalam negeri.

"Kegiatan-kegiatan utama adalah untuk reforma agraria dan kedaulatan pangan. Alhamdulillah, sesuai dengan program Pemerintah," kata Henry.