Semakin Terpojok! Majelis PBB Pilih Negara Ini untuk Gantikan Rusia di Dewan HAM Akibat Kejahatan Kemanusiaan Kremlin

Walaupun Dewan HAM PBB tidak dapat menerapkan kebijakan dan resolusi yang mengikat, keputusan dewan tersebut dinilai memiliki nilai tawar dan bobot politik yang signifikan guna mendorong penyelidikan soal dugaan pelanggaran HAM oleh Rusia.

Seorang pejabat seperti dikutip Reuters mengatakan dewan HAM PBB pada Kamis (12/5) akan menggelar sidang khusus untuk membahas situasi konflik di Ukraina. Rapat itu digelar setelah Kyiv menyerukan peninjauan kembali situasi di Ukraina, termasuk laporan korban massal di Mariupol.

Sementara, AS baru-baru menilai Presiden Rusia Vladimir Putin berencana membiarkan apa yang Moskow sebut "operasi militer khusus" di Ukraina terjadi berlarut-larut. Mata-mata top AS pada Selasa (10/5) mengatakan bahwa Putin mungkin menggunakan langkah-langkah ekstrem untuk memastikan Rusia tetap menang pada akhirnya.

Direktur Intelijen Nasional (DNI) AS Avril Haines memperingatkan, Putin juga akan meningkatkan tindakan domestik yang dapat berkontribusi pada upaya perang, seperti melembagakan darurat militer.

"Tren saat ini meningkatkan kemungkinan bahwa Presiden Putin akan beralih ke cara yang lebih drastis, termasuk memberlakukan darurat militer, reorientasi produksi industri, atau berpotensi meningkatkan tindakan militer untuk membebaskan sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai tujuannya saat konflik berlarut-larut," kata DNI Haines kepada para senator, seperti dikutip dari Daily Beast.