Seluruh Pemkot Minta Sistem Zonasi Dievaluasi

Airin menambahkan, pemerintahan kota menaungi proses PPDB SMP, namun tidak jarang juga menjadi tempat pengaduan dari peseta PPDB SMA yang dibawahi oleh pemerintah provinsi.

Dalam Rakornas tersebut, Wali Kota Bogor, Bima Arya menilai bahwa PPDB sistem zonasi membuat beban bagi kepala daerah, sehingga pihaknya mengaku telah menyapaikan masalah ini ke pemerintah pusat agar sistem zonasi dievaluasi.

Ia menyebut, banyak masalah yang muncul akibat sistem zonasi, menciptakan budaya instan bagi para pelajar dengan membuat domisili palsu. "Juga ada praktek-praktek manipulasi yang terjadi karena sistem administrasi kependudukan masih lemah di daerah-daerah tertentu termasuk Kota Bogor," katanya.

Sebelumnya, pakar pendidikan, Doni Koesoema A meminta seluruh pemerintah daerah dan kabupaten/kota kompak menjalankan aturan zonasi dalam pelaksanaan PPDB. Pemda harus mengikuti aturan sesuai Permendikbud.

Bagi daerah yang tidak mengikuti Permendikbud dalam pelaksanaan PPDB, kata dia, bisa ditegur oleh Menteri Dalam Negeri.
Halaman Selanjutnya....