Seluruh Elemen Diminta Hentikan Interupsi Penyelenggara Pemilu

JAKARTA - Seluruh partai politik, presiden, para menteri, tokoh politik, dan elemen masyarakat diminta berhenti menginterupsi penyelenggaraan Pemilu 2024 dengan membangun opini penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden. Ini salah satu dari empat rekomendasi aliansi sembilan lembaga swadaya masyarakat (LSM) pemerhati pemilu, di Jakarta, Senin (11/4).

Rekomendasi lainnya, mendorong pemerintah, DPR, penyelenggara pemilu, partai politik, para pemangku kepentingan terkait, dan masyarakat untuk memberi kepastian penyelenggaraan Pemilu 2024. "Hari pemungutan suara Pemilu 2024 telah ditetapkan pada 14 Februari. Penyelenggara pemilu periode 2022-2027 pun telah ditetapkan dan segera dilantik Presiden Jokowi," kata anggota aliansi dari Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus.

Bahkan, Presiden secara tegas mengatakan kepada para menteri untuk berhenti membangun opini penundaan pemilu. Berdasarkan argumentasi tersebut, aliansi LSM mendorong empat poin untuk memberi kepastian penyelenggaraan Pemilu 2024.

Rekomendasi kedua dari sembilan LSM pemerhati pemilu ini, minta penyelenggara pemilu, pemerintah, dan DPR segera memastikan jadwal tahapan pemilu mulai 14 Juni 2022. Untuk itu, pelantikan anggota KPU dan Bawaslu periode 2022-2027 harus menjadi momentum awal. Kemudian, hal itu ditindaklanjuti dengan memastikan kesiapan anggaran Pemilu 2024 agar tahapannya dapat berjalan sesuai dengan rencana.

Ketiga, sembilan LSM juga mendorong penyelenggara pemilu, DPR, dan pemerintah segera menginisiasi forum rapat dengar pendapat (RDP) guna memastikan segala persiapan pelaksanaan tahapan Pemilu 2024 berjalan, sebelum reses. DPR akan mulai reses 15 April.
Halaman Selanjutnya....