Seluruh Elemen Diminta Hentikan Interupsi Penyelenggara Pemilu

JAKARTA - Seluruh partai politik, presiden, para menteri, tokoh politik, dan elemen masyarakat diminta berhenti menginterupsi penyelenggaraan Pemilu 2024 dengan membangun opini penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden. Ini salah satu dari empat rekomendasi aliansi sembilan lembaga swadaya masyarakat (LSM) pemerhati pemilu, di Jakarta, Senin (11/4).

Rekomendasi lainnya, mendorong pemerintah, DPR, penyelenggara pemilu, partai politik, para pemangku kepentingan terkait, dan masyarakat untuk memberi kepastian penyelenggaraan Pemilu 2024. "Hari pemungutan suara Pemilu 2024 telah ditetapkan pada 14 Februari. Penyelenggara pemilu periode 2022-2027 pun telah ditetapkan dan segera dilantik Presiden Jokowi," kata anggota aliansi dari Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus.

Bahkan, Presiden secara tegas mengatakan kepada para menteri untuk berhenti membangun opini penundaan pemilu. Berdasarkan argumentasi tersebut, aliansi LSM mendorong empat poin untuk memberi kepastian penyelenggaraan Pemilu 2024.

Rekomendasi kedua dari sembilan LSM pemerhati pemilu ini, minta penyelenggara pemilu, pemerintah, dan DPR segera memastikan jadwal tahapan pemilu mulai 14 Juni 2022. Untuk itu, pelantikan anggota KPU dan Bawaslu periode 2022-2027 harus menjadi momentum awal. Kemudian, hal itu ditindaklanjuti dengan memastikan kesiapan anggaran Pemilu 2024 agar tahapannya dapat berjalan sesuai dengan rencana.

Ketiga, sembilan LSM juga mendorong penyelenggara pemilu, DPR, dan pemerintah segera menginisiasi forum rapat dengar pendapat (RDP) guna memastikan segala persiapan pelaksanaan tahapan Pemilu 2024 berjalan, sebelum reses. DPR akan mulai reses 15 April.

"Rekomendasi terakhir, kami mendorong agar semua pemangku kepentingan mulai mempersiapkan diri untuk mendukung suksesnya Pemilu 2024," kata Lucius. Selain Formappi, perkumpulan LSM pemerhati pemilu lainnya adalah Exposit Strategic, Kata Rakyat, Sindikasi Pemilu dan Demokrasi, dan PARA Syndicate.

Kemudian, LIMA Indonesia, Komite Pemilih Indonesia Indonesia, Komite Independen Pemantau Pemilu Indonesia, dan Pusat Kajian Politik Universitas Indonesia.

Sejalan Presiden

Sementara itu, Wakil Ketua Umum Partai Golkar Nurul Arifin, mengatakan Golkar sejalan dengan pernyataan Presiden Joko Widodo bahwa Pemilu 2024 dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah disepakati legislatif, pemerintah, dan penyelenggara pemilu.

"Pemerintah menegaskan bahwa Pemilu 2024 tetap dilaksanakan sesuai dengan keputusan legislatif dan pemerintah. Golkar sebagai partai koalisi, posisinya sama," katanya. Dia menjelaskan, sebenarnya Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto hanya menerima aspirasi petani sawit terkait penundaan pemilu saat kunjungan kerja ke Provinsi Riau.

"Jadi yang disampaikan Airlangga adalah aspirasi. Itu disampaikan kepada pemerintah dan teman-teman Golkar di DPR. Sebatas menyampaikan aspirasi. Hanya, kemudian berkembang," ujarnya.

Menurut Nurul, dalam perkembangan, Golkar sebagai partai koalisi pemerintah mengikuti sikap rezim. Golkar mendukung penyelenggaraan pemilu dan Pilkada 2024 dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan Komisi II DPR, penyelenggara pemilu, dan pemerintah. Dia mengatakan, penundaan pemilu tidak pernah menjadi agenda Golkar.

Komisi II DPR, pemerintah, dan penyelenggara pemilu telah sepakat bahwa penyelenggaraan pemilu dilaksanakan pada 14 Februari 2024 dan pilkada pada 27 November 2024.