Seleksi CPNS 2017

Pada seleksi 2014, putri Presiden Joko Widodo, Kahiyang Ayu, menjadi pembicaraan berbagai pihak karena gagal menjadi PNS. Kahiyang tes masuk pemerintah Kota Surakarta. Masyarakat menyaksikan tidak ada hak istimewa dalam tes CPNS. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (saat itu), Yuddy Chrisnandi, menanggapi, putri seorang Presiden saja bisa kandas menjadi CPNS atau calon ASN karena proses seleksi begitu ketat, objektif, dan transparan.

Becermin dari kasus Kahiyang, anak orang nomor satu negeri ini tidak lulus tes CPNS menjadi isyarat penting kepada para pejabat Kementerian PAN dan RB, BKN, K/L dan pemda. Ini khususnya yang terlibat dalam manajemen kepegawaian, terutama tes CPNS 2017 agar tidak intervensi seleksi. Biarkan proses seleksi berjalan alamiah, seturut mekanisme dan prosedural. Pejabat seharusnya selalu menunjukkan performa yang distanstif, atau menjaga jarak.

Kedudukan sebagai pejabat mutlak mengait dengan berbagai peraturan perundangundangan dan tanggungjawab etis seorang pejabat. Melanggar peraturan maka pejabat bersangkutan salah, terkena penalti atau hukuman. Pejabat bukan penguasa dalam lingkungan suatu lembaga formal yang berada dalam pengelolaannya.

Urusan dinas jangan atau tidak boleh dicampuraduk dengan urusan keluarga atau pribadi pejabat mana pun. Urusan kedinasan berada dalam keteraturannya sendiri. Kepentingan pribadi yang minta untuk diformalkan menjadi dinas bisa dicap sebagai perbuatan nista seorang pejabat. Hal seperti ini tidak pernah disadari dengan baik oleh banyak oknum pejabat.

Konsekuensinya jelas, terjadi berbagai pelanggaran, termasuk membisniskan jabatan, dan tindak koruptif. Padahal kewenangan pejabat simpel saja, mengakses dan mengikuti perundangan formal. Pejabat tidak bisa memiliki kesewenangan seperti dipertontonkan oknum pejabat yang secara salah kaprah menampilkan diri sebagai penguasa.
Halaman Selanjutnya....