Seleksi CPNS 2017

Seleksi penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang baik pernah terjadi tahun 2005. Ketika itu, sistem seleksi terpusat di Badan Kepegawaian Negara (BKN). Seleksi administrasi, tes tertulis, psikotes dan wawancara, sampai pengumuman kelulusan, seluruhnya ditangani tim terpusat.

Pada tahun-tahun berikutnya, semangat objektivitas dan transpransi tampak memudar dalam seleksi CPNS. Intervensi pejabat berbagai jenjang untuk kepentingan keluarga dan pribadi kembali unjuk gigi. Terjadi sedikit perbaikan pada seleksi tahun 2014 Sistem penerimaan CPNS sebelum tahun 2005 paling amburadul, sarat KKN karena memberlakukan sistem desentralisasi. Pada sistem desentralisasi, pemda mempunyai kewenangan hampir paripurna.

Pada sistem tersebut marak korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) kementerian dan lembaga (K/L) dan pemda. Kementerian dan lembaga negara, pemerintah daerah (K/L, pemda) memperoleh kemerdekaan hampir penuh merekrut, seluruh tahapan seleksi, hingga penentuan kelulusan secara mandiri atau otonom. BKN hanya menerima laporan putusan akhir, lalu mengeluarkan Nomor Induk Pegawai Negeri Sipil (NIP).

Seleksi CPNS tahun 2005 unsur objektivitas dan transparansi mendapat perhatian serius. Pemerintah memperoleh CPNS, tanpa intervensi pejabat K/L dan pemda. September 2017, pemerintah membuka kembali lowongan CPNS dengan 17.928 lowongan. Akan ada puluhan ribu pelamar. Moratorium penerimaan CPNS sejak 2015 telah dicabut.

Lowongan yang tersedia untuk sarjana cum laude, putra-putri asal Papua dan Papua Barat, juga difabel. Perlakuan khusus dengan persyaratan tertentu diberlakukan bagi tiga kategorial tersebut. Masyarakat luas, terutama para calon, berharap seleksi berlangsung objektif, transparan, tak ada intervensi pejabat K/L dan pemda.
Halaman Selanjutnya....