Sektor Informal Butuh Dukungan

Menurutnya, digitalisasi ekonomi bersifat cair (fluid), tidak ada perbedaan yang jelas antara usaha besar-sedang (sektor formal) dan usaha mikro-kecil (sektor informal). Untuk itu, yang dibutuhkan adalah tindakan harmonisasi formal dan informal bukan memaksa informal menjadi formal.

Selanjutnya, digitalisasi ekonomi tidak terbatas hanya pada kegiatan e-commerce saja, tetapi juga harus didorong ke kegiatan produksi dan operasional untuk meningkatkan produktivitas dan nilai tambah.

Perry yang juga Gubernur BI menambahkan hambatan utama dalam kebijakan perdagangan dalam negeri, termasuk sektor informal, meliputi regulasi, infrastruktur, pertanahan, perizinan usaha, perpajakan, dan pengembangan sumber daya manusia (SDM). Untuk itu, solusi yang dilakukan oleh Kementerian Perdagangan adalah pengurusan SIUP dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP) secara simultan, penghapusan pendaftaran ulang Surat Izin Usaha Perusahaan (SIUP), penyederhanaan pembuatan TDP, dan pelayanan secara elektronik (SIPO).

Upaya lain untuk meningkatkan perdagangan domestik adalah revitalisasi pasar tradisional, baik fisik dan SDM, menyediakan pasar e-commerce, regulasi perdagangan elektronik (PP) dan menyiapkan roadmap perdagangan dalam negeri. Upaya peningkatan pengetahuan dan keterampilan sektor informal, termasuk dalam penguasaan teknologi digital, akan berujung pada produktivitas dalam berusaha.

Dia menilai UMKM harus diberi ruang untuk berkembang lebih cepat, khususnya dengan memperkuat pasar melalui peningkatan jumlah dan kualitas SDM yang mampu menerapkan teknologi informasi secara luas, dukungan faktor modal dan kelembagaan yang kuat sehingga mampu meningkatkan produktivitas perekonomian secara keseluruhan.
Halaman Selanjutnya....