Sekolah Rakyat untuk Memutus Mata Rantai Kemiskinan

Kementerian Sosial (Kemensos) merupakan salah satu kementerian yang berfokus dalam pengentasan kemiskinan. Salah satu program yang dimiliki adalah penyaluran bantuan sosial. Selain itu, Kemensos juga memiliki program pemberdayaan agar para penerima bansos bisa naik kelas dan mandiri secara ekonomi.

Dalam pemerintahan Presiden PrabowoSubianto, Kemensos memiliki program baru salah satunya pembangunan Sekolah Rakyat. Selain itu, pemerintah juga tengah menyusun Data Terpadu Sosial Ekonomi yang akan menjadi dasar penyaluran bansos.

Untuk mengetahui program serta ruang lingkup Kemensos kedepannya, wartawan Koran Jakarta, Muhamad Ma’rup, berkesempatan mewawancarai Menteri Sosial (Mensos), Drs KH Saifullah Yusuf, SIP dalam beberapa kesempatan. Berikut petikan wawancaranya.

Bisa Anda jelaskan bagaimana ruang lingkup Kemensos dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto?

Terdapat pernyataan Presiden Prabowo pada saat pelantikan tanggal 20 Oktober. Cita-cita bangsa kita adalah bangsa yang gemah ripah loh jinawi, toto tentrem kertoraharjo, bangsa yang baldatun toyibatun warobun ghofur, bangsa di mana rakyat cukup pangan, cukup sandang, cukup papan. Cita-cita kita adalah melihat wong cilik iso gemuyu, wong cilik bisa tersenyum bisa tertawa. Inilah pernyataan presiden yang akan menjadi inspirasi bagi kita sekalian di Kementerian Sosial sekaligus sebagai pengingat agar program-program kami sesuai dengan apa yang disampaikan oleh presiden.

Sementara mandat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) kita berada di Asta Cita 4 dan Asta Cita 6. Asta Cita 4 adalah memperkuat pembangunan sumber daya manusia sains teknologi pendidikan kesehatan prestasi olahraga kesetaraan gender serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas. Sementara Asta Cita keenam adalah membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.

Selain Asta Cita, pemerintah memiliki program-program prioritas. Untuk keterlibatan Kemensos sendiri seperti apa?

Di dalam 17 program prioritas yang terkait dengan Kementerian Sosial ada empat yaitu nomor 5, pemberantasan kemiskinan, nomor 7, menjamin tersedianya pelayanan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia, peningkatan BPJS kesehatan, dan penyediaan obat untuk rakyat. Khusus yang nomor 7 ini adalah kaitannya dengan BPJS Kesehatan karena Kementerian Sosial itu menandatangani penerima bantuan iuran untuk BPJS yang dibayarkan oleh Kementerian Kesehatan. Jadi datanya itu dari Kementerian Sosial, tetapi kemudian yang membayar ke BPJS adalah Kementerian Kesehatan.

Nomor 10 itu yang terkait dengan penguatan kesetaraan gender dan perlindungan hak perempuan anak serta penyandang disabilitas. Berikutnya adalah nomor 13 yang menjamin pembangunan hunian berkualitas terjangkau, bersanitasi baik, untuk masyarakat pedesaan perkotaan dan rakyat yang membutuhkan.

Program Kemensos sendiri hampir menyasar banyak lapisan masyarakat. Apakah bisa disebut kelompok mana saja yang menjadi sasaran program?

Kita sebut dengan 12 pas. Kalau di permensosnya ada 26, tapi setelah kita klasterkan kembali kita kategorikan itu ada 12 pas pemerlu atensi sosial mulai dari anak-anak rentan, difabel, lansia terlantar, mereka yang berpendapatan rendah seperti gelandangan pengemis pemulung, korban bencana, komunitas adat terpencil, warga binaan, korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO) atau trafficking serta pekerja migran dengan masalah sosial, korban NAPZA (narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya) dan HIV-AIDS, mereka yang bermasalah sosial, perempuan rentan serta perempuan yang rawan ekonomi, dan terakhir tuna susila ini nanti yang akan jadi sasaran kerja kita ke depan.

Bingkai perlindungan sosial yang dikawal oleh Kemensos adalah mereka yang masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

Di Kemensos sendiri ada program kesejahteraan sosial sepanjang hayat. Untuk tantangan dan isu strategisnya seperti apa?

Pertama seperti yang dipesankan dari awal oleh Pak Prabowo kepada kami yaitu bantuan sosial tepat sasaran, pemadanan data tunggal terpadu, serta kecepatan, ketepatan dan feedback evaluasi penyaluran bantuan.

Kedua, kolaborasi penyelenggaraan kesejahteraan sosial dengan mengintegrasikan gerakan intervensi seluruh pihak.

Ketiga, pemenuhan standar pelayanan minimal urusan sosial mulai dari standarisasi kualitas penyelenggaraan kesejahteraan sosial, rasio ketersediaan sentra kemensos di seluruh Indonesia dan upaya pemda dalam pemenuhan SPM.

Keempat adalah ketergantungan penerima bansos. Belakangan ini kita lihat ada rendahnya graduasi yang terentaskan dari kerentanan dan munculnya fenomena demotivasi akibat menikmati bantuan sosial.

Dan yang terakhir adalah ketidakpastian masa depan atau usia harapan hidup yang terus meningkat di mana jumlah penduduk usia lanjut terus membesar kemudian juga ada fenomena kelas menengah yang turun kelas dan diperlukannya perlindungan sosial adaptif terhadap kejadian bencana.

Inilah ruang kerja perlindungan sosial menghadirkan kesejahteraan sosial sepanjang hayat yang berkelanjutan dan berkeadilan untuk mewujudkan Indonesia maju menuju Indonesia emas tahun 2045. Perlindungan yang dimaksud merupakan pendekatan holistik yang menjamin kesejahteraan setiap individu dari lahir hingga meninggal.

Perlindungan sosial sendiri mencakup berbagai aspek seperti perlindungan dan jaminan sosial pemberdayaan sosial serta rehabilitasi sosial dengan tujuan mengatasi kerentanan kemiskinan dan risiko sosial sepanjang kehidupan.

Saat ini pemerintah tengah menyusun Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), sedangkan di Kemensos sendiri ada DTKS yang menjadi dasar pelaksanaan program. Bagaimana kaitan antara keduanya?

Memang sudah ada arahan dari Presiden agar dalam waktu yang tidak terlalu lama sudah bisa disusun satu data tunggal terpadu yang penanggung jawabnya adalah BPS dan Bappenas. Data yang kita miliki sudah kita kirim ke BPS untuk diproses dan distandarisasi nanti hasilnya akan dikembalikan kepada Kementerian Sosial.

DTSEN ini menjadi satu-satunya data bagi kementerian, lembaga, dan pemda. Jadi tidak diperbolehkan lagi membuat data sendiri. Mudah-mudahan dengan data yang lebih lebih valid ini maka upaya kita untuk menurunkan kemiskinan itu jauh lebih efektif.

Apa yang tantangan dan cara antisipasi dari kehadiran data baru ini?

Mungkin nanti ada keluarga penerima manfaat (KPM) yang selama ini mendapatkan bantuan, setelah data baru ini mereka tidak dapat bantuan. Jadi mungkin dianggap mereka sudah dianggap cukup dan tidak tepat sasaran itu. Tapi yang selama ini tidak dapat bisa jadi mereka akan dapat. Jadi untuk itu saya harap semua memahami dan memaklumi.

Bagi yang mungkin keberatan bisa melakukan usul sanggah. Lewat aplikasi cek Bansos. Tentu disertai dengan bukti-bukti yang cukup. Nanti dilakukan assessment, dilakukan verifikasi dan validasi, dikoreksi kembali, lalu nanti keputusannya tergantung pada memenuhi syarat atau tidak. Nanti proses itu akan dilakukan setiap 3 bulan sekali.

Selain itu, ada jalur formal melalui RT/RW, musyawarah desa, dinas sosial kabupaten/kota diperkuat dengan pendamping PKH, ditetapkan oleh bupati/walikota dan masuk ke DTSEN.

ANTARA/Fakhri Hermansyah

Apakah data baru tersebut digunakan untuk penyaluran bantuan sosial di triwulan pertama?

Untuk triwulan pertama menurut saya belum. Mungkin nanti kalau bisa triwulan kedua. Sebisa mungkin kita usahakan triwulan kedua untuk bisa menyalurkan bantuan sesuai dengan data baru.

Salah satu program di Kemensos saat ini yaitu pembangunan Sekolah Rakyat. Bisa bapak jelaskan terkait program tersebut?

Sekolah Rakyat merupakan sekolah yang akan dirintis untuk membantu pelajar tidak mampu khususnya mereka yang masuk kelompok miskin ekstrem. Dengan demikian mereka bisa bersekolah secara gratis dan berkualitas.

Sekolah Rakyat yang akan dibangun nantinya menyerupai sekolah asrama (boarding school). Jadi tidak hanya gratis dan berkualitas namun juga bisa menjamin asupan gizi para siswanya.

Tujuan utama sekolah rakyat untuk memutus mata rantai kemiskinan. Jika orang tuanya miskin jangan sampai anaknya jadi miskin. Ini harus diputus dengan menyekolahkan mereka.

Prosesnya sejauh ini seperti apa?

Yang jelas dimulai dari sekitar Jakarta. Sekolah Rakyat akan tersedia untuk jenjang SD dan SMP. Secara kurikulum dan pembelajaran, Sekolah Rakyat tidak berbeda dengan sekolah pada umumnya. Konsep asrama dipilih untuk membentuk karakter para siswa.

Kebiasaan-kebiasaan yang baik itu dibentuk. Sebab kalau di rumah kadang-kadang tidak mendapatkan dukungan yang semestinya. Terutama pola asuhnya. Maka itu ingin supaya ada semacam model di mana ada pendidikan khusus bagi putra-putri dari keluarga miskin ekstrem.

Banyak anggapan bahwa sekolah rakyat ini akan menimbulkan polemik. Tanggapannya terkait hal ini seperti apa?

Kita juga melibatkan Kementerian Pendidikan, insyaallah kita perlu mengintegrasikan program ini dengan sekolah-sekolah yang lain. Kan ada sekolah kayak Garuda (Sekolah Unggulan Garuda), ada sekolah kayak ini, ada sekolah yang lain juga. Jadi model-model ini bisa dikumpulkan supaya bisa diduplikasi nanti pada akhirnya.

Tentu ini memerlukan masukan dan pematangan konsep dan sekarang kita sudah lakukan. Kami juga perlu berdiskusi dengan pihak-pihak yang kompeten, yang memahami betul dunia pendidikan.

Sekolah Rakyat ini akan menjadi salah satu akses mereka mendapatkan jaminan sosial, yang pasti bagi usia sekolah mereka mendapat kesempatan untuk memperoleh pendidikan yang unggul di sekolah-sekolah rakyat. Nanti setelah lulus, dia bisa kembali pulang, mereka jadi agen perubahan di keluarga maupun di diri sendiri.

Selain program bansos, program pemberdayaan juga tidak kalah penting. Bagaimana program pemberdayaan ini kedepannya?

Dalam perlindungan dan jaminan sosial, masyarakat memperoleh bantuan sosial agar dapat mencukupi kebutuhan dasarnya. Setelah itu mereka didorong dengan program pemberdayaan sehingga ada batasan dalam menerima bantuan sosial.

Itu yang perlu dikoreksi ke depannya bahwa banyak juga keluarga penerima bantuan merasa nyaman dengan bantuan sosial, sehingga mereka tidak mau keluar dari situ. Ke depan kita harus lakukan suatu upaya nyata agar bisa melakukan suatu usaha, semangat untuk keluar dari program perlindungan dan jaminan sosial.

Penerima bantuan harus pindah ke program pemberdayaan dan setelah itu menjadi keluarga yang lebih mandiri. Hal tersebut yang perlu dilakukan karena selama ini Kemensos hanya terkesan sebagai social protection heavy. Sehingga terlihat hanya melakukan pemberian bansos, membuat orang tidak termotivasi dan malas.

Padahal program ini hanya untuk memberikan perlindungan dan jaminan sosial sementara, untuk kemudian dipindah ke program pemberdayaan dan graduasi (checkout dari penerima bansos). Jadi program ini untuk menjadi keluarga yang lebih mandiri, dan itu yang kita lakukan, kita miliki proses bisnis seperti itu.

Apakah ada target penerima Bansos yang graduasi?

Target kita jelas. Kalau bisa setiap pendamping menggraduasi 10 KPM. Kalau 10 KPM kita punya 33 ribu pendamping, itu artinya 300 ribu lebih setiap tahun ada yang graduasi. Dengan begitu kita kerjanya ada target terukur. Dan sekaligus bisa melakukan evaluasi setiap tahunnya.

Itu target minimal?

Ya itu minimal. Kalau bisa ya 20 bagus. Tetapi terus terang saya minta kepada para pendamping, siapkan KPM yang memang benar-benar bisa mandiri ke depan. Jangan asal dikeluarkan. Tapi harus benar-benar terpilih KPM yang sudah dipersiapkan. Dan mereka akan semakin maju ke depannya. Jangan sampai sudah di graduasi balik lagi. Jadi miskin gitu. Ini yang akan jadi bahan evaluasi kerja pendamping kita.

Kemensos juga bertugas dalam penanganan bencana. Untuk kesiapannya sendiri seperti apa?

Soal penanganan bencana yang ada di Kementerian Sosial ini kita memiliki 731 lumbung sosial yang berada di titik-titik yang rawan terhadap bencana dengan nominal isi lumbung jika dirupiahkan mencapai 42 miliar rupiah.

Intinya bahwa penempatan titik-titik lumbung sosial untuk memberikan bantuan pada masa kedaruratan itu ditentukan bersama instansi lain ya salah satunya salah satunya adalah BMKG dan badan informasi geospasial.

Lumbung Sosial ini merupakan gudang logistik kebutuhan darurat masyarakat saat terjadi bencana. Lumbung Sosial hanya dapat digunakan saat terjadi bencana. Penggunaan Lumbung Sosial harus melalui prosedur yang berlaku, yakni penetapan daerah bencana oleh bupati, jadi tidak boleh digunakan sembarangan.

Jadi ketika ada bencana, bupati mendeklarasikan sebagai daerah rawan bencana, masa kedaruratan maka baru bisa keluar (logistik Lumbung Sosial).