Sekjen PBB Sesalkan Kebuntuan dalam Perlucutan Senjata Global

JENEWA - Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres, mengatakan kepada badan perundingan perlucutan senjata utama dunia bahwa mereka perlu melakukan reformasi segera serta menuduhnya lumpuh dan gagal memaksa negara-negara untuk mengurangi persediaan senjata.

Saat berbicara pada Konferensi Perlucutan Senjata di Jenewa, pada Senin (26/2), Guterres mengatakan kegagalan negara tersebut dalam memenuhi mandatnya telah menciptakan suasana sinis terhadap nilai upaya mencapai kesepakatan perlucutan senjata multilateral.

Dikutip dari The Straits Times, belum ada reaksi langsung dari konferensi tersebut, yang menurut situs web-nya, berfokus pada negosiasi kesepakatan untuk mengakhiri perlombaan senjata nuklir dan menghentikan negara-negara membuat senjata di luar angkasa, selain melakukan perlucutan senjata secara umum.

"Sepertinya ada yang salah jika konferensi perlucutan senjata tidak menghasilkan perlucutan senjata yang berarti, dari tahun ke tahun," kata Guterres.

"Kelumpuhan dan kebuntuan yang menjadi penentunya adalah sesuatu yang tidak dapat diterima. Konferensi ini harus segera direformasi," tambahnya.

Dia tidak menyebutkan upaya negosiasi spesifik atau memberikan rincian lebih lanjut mengenai reformasi seperti apa yang diperlukan.

Konferensi ini didirikan pada tahun 1979 dan diawasi oleh Kantor Urusan Perlucutan Senjata PBB atau United Nations Office for Disarmament Affairs (UNODA). Badan ini memiliki 65 negara anggota, termasuk Amerika Serikat, Tiongkok, dan Russia.

Melarang Senjata Kimia

Negara ini telah merundingkan beberapa perjanjian pengendalian senjata multilateral, termasuk Konvensi Senjata Kimia atau Chemical Weapons Convention (CWC) yang mulai berlaku pada tahun 1997 untuk melarang penggunaan dan penimbunan senjata kimia.

"Sejak awal, konferensi ini dan konferensi-konferensi pendahulunya seharusnya menjadi penangkal racun perpecahan dan kelumpuhan diplomatik yang menghalangi pelucutan senjata yang berarti," kata Guterres.

"Untuk beberapa waktu, konferensi ini belum dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Faktanya, konferensi ini gagal mencapai tujuannya," tegasnya.

Sementara itu, dikutip dari Antara, Indonesia selaku Presiden Konferensi Perlucutan Senjata (Conference on Disarmament), menyerukan perlunya penguatan komitmen perlucutan senjata secara global.

Dalam High-Level Segment Conference on Disarmament yang berlangsung di Jenewa, Swiss, pada Senin (26/2), Menteri Luar Negeri, RI Retno Marsudi, mendesak negara pemilik senjata nuklir untuk memenuhi kewajibannya, termasuk yang diatur dalam Traktat Non-Proliferasi (NPT).

"Saya sampaikan Indonesia telah meratifikasi Traktat Pelarangan Senjata Nuklir (TPNW) dan siap mendorong universalisasinya," kata Retno dalam keterangan tertulisnya.

Dia menjelaskan Indonesia bersama-sama dengan negara Asean terus mendorong penandatanganan segera Protokol SEANWFZ oleh negara anggota tetap Dewan Keamanan PBB atau P5.

Dalam forum itu, Retno juga mendorong negara-negara untuk mencapai kemajuan dalam perlucutan senjata, baik dari sisi prosedural maupun substantif. "Fokus utama hendaknya ditujukan kepada isu-isu yang menuai kesepakatan seperti Negative Security Assurances yang legally binding dan traktat cut-off bahan fisil," tuturnya.

Lebih lanjut, Retno menyoroti perlunya kerja sama dalam mengatasi tantangan-tantangan keamanan baru. Menurut Retno, Conference on Disarmament harus adaptif dan responsif terhadap lanskap keamanan yang terus berubah, termasuk munculnya teknologi baru dalam sistem persenjataan dan perang modern, serta mewujudkan traktat untuk mencegah perlombaan senjata di antariksa.

Dalam pertemuan yang dipimpin oleh Wakil Tetap RI untuk PBB di Jenewa Febrian A. Ruddyard selaku Presiden Conference on Disarmament, Retno juga menekankan pentingnya mengatasi kebuntuan yang dihadapi oleh konferensi saat ini.